Tambang Today

APBI Desak Aturan Asuransi Nasional Ditunda

Muflihun Hidayat

23 Jan 2019 — 1 min read

Hendra Sinadia Direktur Eksekutif IMA yang juga Sekretaris Jenderal AFMA.

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah supaya menunda implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017. Aturan yang diubah oleh Permendag Nomor 80 tahun 2018 itu, berisi tentang kewajiban penggunaan asuransi nasional bagi eksportir batu bara. “APBI telah melayangkan surat ke Kemendag di tanggal 14 Desember 2018 lalu, memohon agar pemerintah menunda pemberlakuan Permendag 80/2018,” tutur Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia melalui siaran resminya yang diterima tambang.co.id, Selasa (22/1). Menurutnya, aturan tersebut belum memiliki petunjuk teknis turunan, yang dapat dijadikan acuan bagi pelaku di lapangan. Sehingga dikhawatirkan dapat berpotensi menghambat kelancaran ekspor batu bara. “Belum ada petunjuk pelaksana yang jelas, daftar asuransi yang definitif serta belum dilakukannya simulasi,” ujar Hendra. Disebutkan dalam Permendag 82/2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkatan Laut dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, bahwa penggunaan asuransi nasional tidak hanya diwajibkan bagi eksportir batu bara, melainkan juga eksportir crude palm oil (CPO). Sebelum aturan tersebut diterapkan, eksportir biasanya menggunakan metode perdagangan free on board (FOB), yakni pembeli di luar negeri yang menentukan perusahaan asuransi. Umumnya, perusahaan asuransi ditunjuk dari luar negeri. Kemudian, dengan adanya implementasi Permendag itu itu, premi asuransi akan mengalami kenaikan, khususnya dari asuransi pengangkutan. “Para eksportir yang dalam ketentuan ini diwajibkan menggunakan jasa asuransi nasional untuk marine, masih kebingungan, karena praktik perdagangan ekspor batubara selama ini sebagian besar menggunakan skema free on board,” beber Hendra. Selain itu. APBI juga mengeluhkan soal belum tersedianya informasi mengenai perusahaan asuransi mana saja yang direkomendasikan oleh pemerintah, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kemendag. Informasi tersebut dibutuhkan untuk mencari layanan kapal kargo bagi para eksportir. Untuk diketahui, Permendag 82/2017 itu akan secara resmi diimplementasikan pada Awal Februari mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. “Betul, penggunaan asuransi yg berbadan hukum di Indonesia mulai diimplementasikan pada 1 Februari 2019,” jelas Oke Nurwan.

Artikel Terkait

Optimalkan Potensi Reservoir PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Berhasil Tambah Produksi Migas

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) misalnya terus memperkuat upaya optimasi produksi migas melalui pelaksanaan program hydraulic fracturing pada sejumlah sumur di Wilayah Operasi Mutiara dan Pamaguan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program yang dilaksanakan sepanjang periode

ESDM Gorontalo Belum Pastikan Status Tambang Emas di Pani yang Longsor

Jakarta, TAMBANG – Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum dapat memastikan status perizinan lokasi tambang emas di daerah Pani, Kabupaten Pohuwato, yang mengalami longsor pada Rabu (12/8/2026). Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, mengatakan pihaknya masih membutuhkan informasi lokasi yang

Tak Produktif, Presiden Prabowo Targetkan Pangkas BUMN Jadi 300 pada Akhir 2026

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Menurutnya,

Perkuat Peran Strategis dalam Eksplorasi Energi, Elnusa Tingkatkan Kapabilitas Geoscience Berbasis Teknologi

Jakarta,TAMBANG,- Eksplorasi disebut sebagai nadi bagi industri migas. Tanpa eksplorasi tidak akan ditemukan cadangan baru. Sebaliknya dengan eksplorasi ada kemungkinan untuk menemukan cadangan baru yang penting untuk ketahanan energi nasional. Namun harus diakui bahwa kegiatan eksplorasi punya risiko yang cukup tinggi. Padahal investasinya juga besar. Oleh karenanya sebagai bagian