Batubara

Amandemen Berau Masih Tunggu Keputusan OJK dan BKPM

Fahmi Adam

05 Agt 2015 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah melakukan amandemen kontrak dengan 10 perusahaan batu bara (PKP2B). Itu berarti saat ini dari 73 PKP2B, menyisakan 63 perusahaan, termasuk di antaranya perusahaan besar seperti PT Berau Energy. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu bara, Adi Wibowo mengatakan status Berau saat ini masih dalam tahap renegosiasi, terutama pada poin divestasi. Pasalnya, pasca Berau Energy diakuisisi oleh grup Sinar Mas, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal masih mengkaji apakah nanti Berau termasuk dalam penanaman modal asing (PMA) atau bukan. Jika hasil kajian menunjukan bahwa Berau masih tergolong PMA, Berau harus menyepakati poin divestasi yang ditetapkan pemerintah. “Kami sudah menerima susunan direksi yang baru tapi sekarang kajian PMA atau bukan masih tergantung keputusan OJK dan BKPM, setelah itu baru kita putuskan,” kata Adi kepada Majalah TAMBANG, Rabu (5/8). Dirjen Minerba, Bambang Gatot Ariyono memaparkan, poin divestasi amat penting bagi negara. Kewajiban divestasi terhadap pemegang KK dan PKP2B akan berimplikasi terhadap peningkatan kepemilikan saham peserta nasional sebagai wujud peran negara dalam mendorong partisipasi BUMN dan pengusaha swasta nasional. Poin lainnya yang menurutnya penting adalah perihal penerimaan negara. Lantaran kondisi subsektor mineral dan batu bara sedang tidak baik, pemerintah, kata Gatot, memutuskan untuk menunda dulu pengenaan royalti subsektor batu bara dan mineral. Namun ia menjamin bahwa semua perusahaan yang sudah menyepakati amandemen telah memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. “Akan ada peningkatan pendapatan negara hingga 9% yang merupaka DHPB sebesar 13,5% dengan aturan perubahan dari inkind menjadi incash,” ujarnya.

Artikel Terkait

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.