Batubara

Usai Lebaran, Sembilan PKP2B Amandemen Kontrak

Esti Widyasari

04 Jul 2015 — 1 min read

Jakarta – TAMBANG. Renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) antara Pemerintah RI dengan 9 perusahaan telah mencapai kesepakatan. Namun dengan pertimbangan kesibukan perayaan hari raya, maka penandatanganan akan dilakukan setelah Lebaran yang jatuh pada pekan ketiga bulan Juli. Poin yang baru saja disepakati adalah soal kewajiban fiskal. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan telah menyetujui tawaran bagi hasil yang diajukan kesembilan perusahaan tersebut. “Kami telah melakukan kesepakatan dengan sembilan perusahaan mengenai kewajiban keuangan. Artinya seluruh pasal sudah disepakati. Tinggal menunggu penandatanganan amandemen kontrak,” ujar Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara – Kementerian ESDM, di Jakarta, Kamis (2/7). Meskipun enggan untuk membeberkan lebih rinci, namun ia meyakinkan bahwa kesepakatan baru tersebut lebih menguntungkan negara. “Jadi ada kenaikan kumulatif dari penerimaan negara dibanding yang kemarin, baik dari rasio pajak atau proporsi untuk pemerintah,” tegasnya. Kesembilan perusahaan batu bara yang siap menandatangani amandemen kontraknya adalah sebagai berikut: 1. PT Indominco Mandiri 2. PT Trubaindo Coal Mining 3. PT Jorong Barutama Greston 4. PT Antang Gunung Meratus 5. PT Borneo Indobara 6. PT Gunungbayan Pratama Coal 7. PT Kartika Selabumi Mining 8. PT Bahari Cakrawala Sebuku 9. PT Mandiri Inti Perkasa Kesembilan PKP2B yang siap diamandemen tersebut merupakan PKP2B Generasi II, dengan mekanisme penyetoran ke negaranya mengacu sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme demikian lebih mudah direnegosiasi, dibandingkan ketentuan PKP2B Generasi I dan Generasi III yang perhitungannya berlaku tetap sesuai kesepakatan (nailed down). Dalam Undang-Undang Minerba (UU No. 4 Tahun 2009), besaran pajak penghasilan (PPh) PKP2B diatur masing-masing kategori persentasenya. Untuk PKP2B Generasi I dikenakan pajak tertinggi sebesar 45%, sementara untuk Generasi II dan Generasi III masing-masing dipajaki 30% dan 25%. Bambang Gatot pun menegaskan bahwa amandemen PKP2B ini bukanlah peralihan status tambang. “Masih dalam bentuk kontrak, belum berubah ke Izin Usaha Pertambangan (IUP),” pungkasnya.

Artikel Terkait

PROMETINDO Didorong Jadi Motor Transformasi Industri Metalurgi Nasional

Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi industri mineral Indonesia, khususnya di tengah agenda hilirisasi dan industrialisasi. Organisasi profesi ini didorong tidak hanya memperkuat kompetensi ahli metalurgi, tetapi juga melahirkan gagasan yang mampu menjawab tantangan industri ke depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Dirjen Minerba Tri Winarno Dorong PROMETINDO Perkuat Teknologi Metalurgi dan Akselerasi Hilirisasi

Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno mendorong Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) mengambil peran strategis dalam memperkuat kemandirian teknologi metalurgi dan mendukung agenda hilirisasi mineral di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Tri Winarno dalam Kongres Nasional PROMETINDO 2026 yang digelar

Dirjen Minerba: Hilirisasi Mineral Topang Ketahanan Energi Nasional

Jakarta,TAMBANG,- Indonesia diberkahi dengan sejumlah potensi sumber daya alam pertambangan yang luar biasa. Tidak hanya itu peran sektor pertambangan pun semakin penting tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga berperan sebagai penopang perekonomian nasional. Kontribusinya semakin meningkat seiring keberhasilan Pemerintah mendorong hiliriasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

PT Berau Coal Gelar Pelatihan Peningkatan Produksi Kakao Bagi Petani Pemandu

Komitmen PT Berau Coal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kembali diwujudkan dalam berbagai kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)