Jakarta, TAMBANG – Pemerintah mendorong pengembangan energi panas bumi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Harris Yahya, Flores memiliki potensi panas bumi yang besar, dengan sumber daya sekitar 527 megawatt dan cadangan sebesar 402 megawatt.
“Flores salah satu pulau di Provinsi NTT yang punya potensi panas bumi menjanjikan. Ke depan, kebutuhan listrik di Flores akan meningkat, baik skala rumah tangga maupun kebutuhan lain seperti pariwisata,” tutur Harris saat dalam webinar bertajuk Flores Geothermal Island, Rabu (22/9).
Di tengah dorongan transisi energi, sambung Harris, panas bumi dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengakselerasi komposisi sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia.
Sejak tahun 2017, Pemerintah menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi atau Geothermal Island, melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268. Tujuannya untuk melakukan pemerataan pembangunan dalam rangka kemandirian dan ketahanan energi.
“Pengembangan potensi panas bumi di Flores akan membantu meningkatkan rasio elektrifikasi yang saat ini masih rendah. Kelistrikan Flores interkoneksi memiliki daya mampu 96,5 megawatt dengan beban puncak 71 megawatt dan cadangan daya 25,3 megawatt,” ungkap Harris.
Saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang sudah beroperasi di Flores berkapasitas 4×2,5 megawaat, namun baru bekerja sebesar 7,5 megawatt karena kekurangan uap. Sedangkan PLTP Mataloko dengan kapasitas 1×2,5 megawatt, diketahui tidak beroperasi karena tidak mengeluarkan uap.
Di luar itu, ada PLTP Sokoria dengan kapasitas 5 megawatt yang sedang dalam proses konstruksi, dan dua lokasi yang tengah dieksplorasi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM melalui program penugasan government drilling, yakni PLTP Nage dan Wae Sano.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT, Jusuf Adoe mengatakan, penetapan Flores Geothermal Island terbukti mampu memperkuat upaya mengembangkan potensi panas bumi di Flores.
“Kami Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung pengembangan energi bersih yang ada di daerah kami,” tandasnya.
Ia mengakui, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk soal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat setempat yang bersinggungan dengan wilayah operasi panas bumi.
“Kita harus bisa menjelaskan secara teknis dan sosial bagaimana pengembangan panas bumi sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang setengah-setengah dan menimbulkan pro-kontrak,” tegas Yusuf.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Gas dan Geothermal (PLN GG), Muhamad Riza Affandi menjelaskan, pihaknya sedang menggarap 11 wilayah kerja panas bumi di Indonesia, dua di antaranya berada di Flores, yakni PLTP Ulumbu dan PLTP Mataloko yang sudah beroperasi. Sementara sisanya masih tahap eksplorasi.
Untuk PLTP Mataloko, PLN GG sedang melakukan peningkatan kapasitas. Jika berhasil, ekspansi kapasitas akan juga merambah ke PLTP Ulumbu.
“Ini sangat penting bagaimana kita mengarah ke demand driven untuk melayani kebutuhan pelanggan termasuk pertumbuhan industri di sana. Bakal ada tambahan kapasitas juga di PLTP Ulumbu jika ini bisa berjalan,” jelas Riza.
PLN GG melakukan eksplorasi berupa survei geofisika untuk penambangan kapasitas tersebut. Kata Riza, pihaknya menyiasati kendala kekurangan sumur di Mataloko dengan melakukan pengeboran baru.
Untuk diketahui, PLTP Ulumbu dibangun dengan kapasitas 4×2,5 megawaat. Rencananya, kapasitas akan dikembangkan menjadi 2×20 megawatt, dan mulai commercial operation date pada tahun 2027.
“Pengembangan PLTP Ulumbu akan memberikan peluang positif bagi sistem ketenagalistrikan di Pulau Flores secara umum, dan masyarakat setempat secara khusus,” ujar Riza.
Lebih lanjut, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Riki Firmanda Ibrahim menegaskan, pihaknya terlibat dalam penugasan goverment drilling tersebut, yang bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank Dunia.
“Program ini merupakan insentif pemerintah dalam pengembangan panas bumi” bebernya.
Saat ini, Geo Dipa dan SMI ditunjuk melakukan eksplorasi di sejumlah lokasi di Flores, yang meliputi wilayah kerja Wae Sano, Jailolo, Nage dan Bittuang.
“Proyek Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran sangat penting karena ini menjadi barometer sebagai proyek pertama,” ungkap Riki.
Selain mengembangkan panas bumi, sambung Riki, Geo Dipa juga ingin membangun Wae Sano sebagai kota pariwisata yang bersih dan ramah lingkungan.
Kemudian, dengan adanya pengembangan panas bumi tersebut, Pemerintah Daerah akan mendapatkan bonus produksi sebesar 0,5 persen, dan masyarakat akan didorong melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR).
