Tambang Today

Tegas, Komisi VII DPR Bakal Usut Tuntas Dugaan Ekspor Nikel Ilegal 5,3 Juta Ton

Rian Wahyuddin

28 Jun 2023 — 1 min read

Tambang nikel di Sta. Cruz, Zambales, Filipina. Sumber: Manila Bulletin

Jakarta, TAMBANG – Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China. Temuan ini sebelumnya diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana penyelundupan itu sudah terjadi sejak Januari 2020-Juni 2022. “Komisi VII akan menindaklanjuti temuan KPK mengenai dugaan ekspor bijih nikel ilegal ke China, melalui panja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dengan menyorot kerugian negara dari sektor ekpor bijih nikel ilegal itu,” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/6). Dijelaskannya, dugaan praktik ekspor bijih nikel ilegal itu telah merugikan pendapatan Negara. Apalagi saat ini pemerintah tengah menggalakan program hilirisasi demi menambah penerimaan devisa negara. Oleh karenanya, imbuh Gunhar, sangat penting bagi Komisi VII untuk menggali informasi terkait praktik ekspor ilegal ini. “KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara dari sisi royalti dan bea keluar sebesar Rp575 miliar akibat dugaan ekspor 5,3 juta ton bijih nikel ke China, sejak Januari 2020 sampai Juni 2022. Untuk itu, Komisi VII akan segera mendalami dugaan itu, dengan meminta klarifikasi dari Dirjen Minerba,” tambahnya. Tidak hanya itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan ekspor bijih nikel ilegal, pasca pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020, melalui Permen ESDM No 11/2019. “Seperti kita tahu, bahwa selama ini pengawasan untuk mencegah ekspor ilegal telah dilakukan melalui Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun kenapa masih bocor? Maka harus diusut tuntas siapa saja yang bermain,” tegasnya. Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sebanyak 5,3 juta ton bijih nikel (nickel ore) ke China secara Ilegal sejak Januari 2020-Juni 2022. Aktivitas ekspor tersebut menjadi ilegal karena sejak 2020, pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel sebagai salah satu langkah hilirisasi sektor pertambangan.

Artikel Terkait

United Tractors Borong 5 Penghargaan Eco-Tech Pioneer and Sustainability Awards 2026

Jakarta, TAMBANG - PT United Tractors Tbk (UT) menerima 5 penghargaan dalam ajang Eco-Tech Pioneer and Sustainability Awards (EPSA) 2026 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas berbagai inisiatif UT dalam mendorong inovasi, menjaga lingkungan, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat. Adapun lima penghargaan yang

Pendapatan Merdeka Gold Resources Melonjak 369 Kali Lipat

JAKARTA – PT Merdeka Gold Resources Tbk (IDX: EMAS; HKEX: 6228) mencatatkan pembalikan kinerja keuangan pada semester I 2026. Pendapatan Perseroan melonjak sekitar 369 kali lipat secara tahunan menjadi US$30,9 juta, dari hanya US$83.786 pada semester I 2025. Perbaikan kinerja tersebut terutama ditopang oleh mulai berkontribusinya Tambang

Dari Sumbawa, AMMAN Menjaga Mimpi Anak Bangsa Lewat Beasiswa

Pendidikan menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui beasiswa, AMMAN membuka akses pendidikan bagi generasi muda Sumbawa untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik, unggul dan berkelanjutan.

ASPEBINDO Dorong Kolaborasi Percepat Pengembangan Bioenergi di Indonesia

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pengusaha Batubara dan Energi Indonesia (ASPEBINDO) mendorong penguatan jejaring dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan bioenergi di Indonesia. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus yang mengemuka dalam Bioenergy Summit 2026 yang digelar ASPEBINDO, Rabu (26/8). Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira mengatakan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan sinergi