Tahun Ini Pemerintah Tawarkan 8 WK Migas Konvensional

Tahun Ini Pemerintah Tawarkan 8 WK Migas Konvensional

Jakarta - TAMBANG. Seiring dengan peningkatan target produksi, pemerintah juga berniat meningkatkan cadangan migas nasional di tahun 2015. Ada 8 Wilayah Kerja (WK) migas yang siap untuk dilepas dengan harapan mencapai target tersebut.

Hal tersebut dipaparkan oleh Plt. Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Selasa (20/1).

Dari 8 WK yang ditawarkan, 4 diantaranya akan menempuh jalur penawaran langsung. Sementara 4 WK sisanya akan dilepas lewat lelang reguler.

Delapan Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Ditawarkan Tahun 2015

Sampai dengan 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM menginventaris total 320 WK migas, baik konvensional maupun non-konvensional. Jumlah WK yang sudah berproduksi hanya 58, sementara 22 WK masih dalam fase pengembangan, dan 240 WK dalam fase eksplorasi.

Jumlah WK migas memang masih terus bertambah, dibanding lima tahun lalu yang hanya 228 saja. Hal ini, dikatakan Nyoman Wiratmaja, sebagai cerminan iklim investasi hulu migas di Indonesia yang masih cukup kondusif.

Selain untuk WK migas konvensional, sejak tahun 2008 Indoneisa sudah melepas kontrak untuk WK gas metana batubara (coal bed methane / CBM). Saat ini jumlah WK CBM sudah bertumbuh mencapai 55. Kemudian pada tahun 2013, pemerintah pun mulai menawarkan WK untuk gas serpih (shale gas).

Artikel Terkait

Pemerintah Tegaskan Ekspor Mineral Ikutan Tetap Berjalan, Kajian Logam Tanah Jarang Disiapkan

Pemerintah Tegaskan Ekspor Mineral Ikutan Tetap Berjalan, Kajian Logam Tanah Jarang Disiapkan

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan ekspor produk pertambangan beserta turunannya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak dimaksudkan untuk menghambat ekspor mineral ikutan, termasuk potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terkandung dalam komoditas tambang utama. Penegasan tersebut menjadi salah satu hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas implementasi

By Rian Wahyuddin