Mineral
Jakarta-TAMBANG. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia (Undang Undang No.4/2009). Menanggapi hal tersebut, Publish What You Pay Indonesia (PWYP) menyampaikan beberapa penyataan sikap. Pertama, sebagai pemilik hak kuasa pertambangan (Mineral Right), Pemerintah Republik
Mineral
Jakarta-TAMBANG- Belum adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PT-FI) setidaknya berimplikasi pada kinerja operasional perusahaan. Dalam siaran pers yang dirilis Freeport McMoRan dijelaskan bahwa keinginan Pemerintah untuk menjalankan regulasi baru khususnya mengkonversi Kontrak Karya ke IUPK tidak dapat diterima. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa PT-FI telah menyarankan Pemerintah
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Polemik yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia tengah menjadi perhatian publik. Ada yang mendorong Pemerintah untuk bersikap tegas sebagai perwujudan kedaulatan negara atas sumber daya alam nasional. Namun ada juga yang dengan melihat dampak negatif yang bakal ditimbulkan berharap agar ada solusi yang menguntungkan kedua belak
Mineral
Jakarta-TAMBANG, Perusahaan tambang tembaga dan emas asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyatakan menolak mengakhiri kontrak karya dan beralih ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini disampaikan langsung Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson. Richard mengatakan UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 dengan tegas menyatakan
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Diawal tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru di sektor mineral logam. Salah satunya terkait kebijakan membuka kembali keran ekspor bagi nikel kadar rendah dan bauksit untuk lima tahun mendatang. Padahal sejak 2014 Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel da bauksit. Oleh karenanya ada sebagian kalangan menilai kebijakan terbaru ini
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kolaborasi sesama BUMN kembali terjadi. Kali ini PT Timah,Tbk menggandeng PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk pembiayaan supplier di perusahaan tambang timah terbesar tersebut. Kerjasama ini ditandatangani oleh SEVP Corporate Banking Alexandra Askandar dan Direktur Keuangan PT Timah Emil Emindra. Turut menyaksikan ada Direktur Corporate Banking Bank Mandiri
Mineral
Jakarta – TAMBANG. Rozik B Soetjipto, salah satu pemegang saham PT Cikondang Kancana Prima (CKP), Perusahaan pemegang izin tambang emas yang berlokasi di Gunung Rosa Cianjur, membantah terlibat dalam kasus sengketa kepemilikan saham yang saat ini tengah digugat oleh PT Paramindo ke PTUN Jakarta. “Saya tidak mengetahui tentang kasus ini secara
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar didampingi tenaga ahli Kementerian ESDM, Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta Direktur Panas Bumi, melakukan kunjungan ke area panas bumi Kamojang pada hari Sabtu (07/01), di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Arcandra menilai
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) meminta Presiden Joko Widodo untuk konsisten mendorong hilirisasi produk tambang mineral. Dalam Siaran pers yang ditandatangani Ketua Asosiasi Prihadi Santoso dan Wakil Ketua Jonathan Santoso, ada setidaknya tiga masukan. Masukan ini secara khusus terkait rencana Pemerintah melakukan perubahan keempat dari PP
Mineral
Jakarta-TAMBANG Menteri ESDM Ignatius Jonan telah mengirim Surat kepada Kementrian Koordinator Perekonomian terkait Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa point penting dalam RPP dijabarkan dalam Surat tersebut. Terkait dengan surat dan juga point yang disampaikan, beberapa pengamat menilai
Mineral
Jakarta-TAMBANG. Kementrian ESDM telah merampungkan rancangan Revisi Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. RPP tersebut telah dijabarkan dalam Surat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dari copian surat yang bertanggal 28 Desember 2016 dan ditandatangani Wakil Menteri
Korporasi
Jakarta – Kisruh pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Pemprov Sumatera Utara belum menemukan titik temu. Apalagi pajak terhadap PT Inalum dianggap tidak adil karena jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pajak yang dikenakan ke perusahaan listrik negara (PLN). Ditanya soal persoalan ini, Menteri Keuangan RI Sri
