Mineral

Inilah Enam masukan PWYP Terkait Masalah Freeport

Egenius Soda

28 Feb 2017 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia (Undang Undang No.4/2009). Menanggapi hal tersebut, Publish What You Pay Indonesia (PWYP) menyampaikan beberapa penyataan sikap. Pertama, sebagai pemilik hak kuasa pertambangan (Mineral Right), Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk mengatur tata kelola pemanfaatan sumber daya mineral di Indonesia. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kepentingan rakyat Indonesia. Negosiasi Pemerintah dengan pemegang Kontrak Karya Freeport (PTFI) dilakukan untuk mencapai kesesuaian penyesuaian dan penegakan regulasi yang berlaku di Indonesia. Upaya ini harus dihargai sepenuhnya oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Kedua, PWYP meminta agar dalam masa menunggu proses yang sedang ‘deadlock’ sebaiknya tidak ada tindakan sensitif, baik secara sosial maupun ekonomi seperti pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Untuk itu, upaya terbaik kedua belah pihak adalah melakukan renegosiasi sebaik mungkin dengan tetap menghormati hak-hak dan kedudukan masing-masing pihak, mencari jalan terbaik dan solusi terbaik (win-win solution). Ketiga, upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase Internasional harusnya menjadi pilihan terakhir. Apapun jalan yang akan ditempuh, kedua belah pihak harus tetap memperhatikan kelangsungan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat di Papua dan seluruh rakyat Indonesia. Keempat, dalam proses renegosiasi kontrak, sebaiknya dilakukan secara transparan sehingga dapat diketahui publik. Dokumen kontrak Freeport (maupun kontrak-kontrak lainnya) harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat pun memahami. Dan hendaknya masyarakat diberi ruang untuk memberi saran dan masukan bagi keputusan yang terbaik (best deal) bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kelima, Pemerintah dan Freeport juga hendaknya melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan serta hak menyatakan pendapatan secara bebas dan tanpa paksaan (free prior inform consent – FPIC) dari masyarakat Papua, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar kegiatan pertambangan Freeport. termasuk di dalamnya tetua adat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Dan terakhir, dalam proses renegosiasi, Pemerintah sebaiknya memegang teguh kepentingan nasional dan mengedepankan pilihan terbaik bagi rakyat Indonesia. Serta harus tetap mewaspadai dan mencegah adanya kepentingan kelompok kecil pemburu rente, demi kepentingan-kepentingan sesaat dan jangka pendek, yang tidak mengutamakan kepentingan publik dan nasional.

Artikel Terkait

Optimalkan Potensi Reservoir PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Berhasil Tambah Produksi Migas

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) misalnya terus memperkuat upaya optimasi produksi migas melalui pelaksanaan program hydraulic fracturing pada sejumlah sumur di Wilayah Operasi Mutiara dan Pamaguan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program yang dilaksanakan sepanjang periode

ESDM Gorontalo Belum Pastikan Status Tambang Emas di Pani yang Longsor

Jakarta, TAMBANG – Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum dapat memastikan status perizinan lokasi tambang emas di daerah Pani, Kabupaten Pohuwato, yang mengalami longsor pada Rabu (12/8/2026). Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, mengatakan pihaknya masih membutuhkan informasi lokasi yang

Tak Produktif, Presiden Prabowo Targetkan Pangkas BUMN Jadi 300 pada Akhir 2026

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Menurutnya,

Perkuat Peran Strategis dalam Eksplorasi Energi, Elnusa Tingkatkan Kapabilitas Geoscience Berbasis Teknologi

Jakarta,TAMBANG,- Eksplorasi disebut sebagai nadi bagi industri migas. Tanpa eksplorasi tidak akan ditemukan cadangan baru. Sebaliknya dengan eksplorasi ada kemungkinan untuk menemukan cadangan baru yang penting untuk ketahanan energi nasional. Namun harus diakui bahwa kegiatan eksplorasi punya risiko yang cukup tinggi. Padahal investasinya juga besar. Oleh karenanya sebagai bagian