Tambang Today
Umum
Bahlil Siap Beri Sanksi Tegas Izin Tambang yang Terbukti Picu Banjir di Aceh–Sumatera
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan menindak tegas izin tambang yang terdapat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat jika terbukti menjadi pemicu banjir bandang. Dia menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kegiatan operasional pertambangan di tiga wilayah
Tambang Today
Badan Usaha Ini Wajib Lakukan Eksplorasi Lanjutan LTJ jika Tak Ingin IUP Dicabut
Jakarta, TAMBANG – Kementerian ESDM saat ini tengah menyiapkan revisi peraturan menteri yang akan menegaskan posisi logam tanah jarang (LTJ) sebagai mineral logam strategis di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 296 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi
Tambang Today
DPR Apresiasi Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat
Jakarta, TAMBANG – DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang secara resmi mencabut 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan strategis ini mencerminkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan dan perlindungan aset pariwisata nasional. “Ini bukan sekadar penegakan aturan, tapi keberanian moral untuk menjaga warisan ekologis bangsa. Kita
Tambang Today
IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat Tidak Dicabut, Menteri ESDM Bahlil Beberkan Hal Ini
Jakarta, TAMBANG – Dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, hanya satu yang tidak dicabut, yaitu milik PT Gag Nikel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan alasan IUP milik anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) ini tidak dicabut. Pertama,
Tambang Today
Menteri Bahlil Nyatakan Belum Ada Pembatasan Produksi Nikel
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait kebijakan penurunan produksi nikel. “RKAB itu kan berdasarkan kebutuhan. Pemangkasan (produksi) belum ada,” ungkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Jakarta, dilansir Sabtu (18/1). Persetujuan dokumen Rencana
Tambang Today
PP Muhammadiyah Resmi Terima Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Jakarta, TAMBANG – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan. “Rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut,
Asosiasi
APKPI Tegaskan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Berbasis SDGs
Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI) menegaskan bahwa tata kelola keselamatan industri tambang di dalam negeri harus mengacu pada sustainable development goals (SDGs). Direktur APKPI Periode 2020-2024, Alwahono berharap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan sesuai dengan prinsip
Tambang Today
ESDM Beberkan Kabar Terkini Pencabutan 2.078 IUP Mineral dan Batu Bara
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif membeberkan kabar terkini pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang mencapai 2.078. Menurut Arifin, proses pencabutan IUP di Kementerian ESDM sudah selesai tinggal menunggu keputusan dari Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. “Kalau
Umum
Sistem Diserang Hacker, Proses Pengajuan RKAB IUP 2023 Terganggu
Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengungkapkan Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) sempat diserang hacker. Atas insiden tersebut, evaluasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi terganggu. “Beberapa hal terjadi yang
Umum
Ombudsman: Jumlah Inspektur Tambang Lebih Sedikit Dibanding Jumlah IUP
Jakarta, TAMBANG – Ombudsman RI menyebut bahwa saat ini jumlah inspektur tambang lebih sedikit dibanding dengan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sedang beroperasi. Hal ini diketahui setelah lembaga pengawas pelayanan publik tersebut melakukan Kajian Sistemik terhadap Tata Kelola IUP. “Jumlah inspektur tambang jauh atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Izin
Tambang Today
Cegah Maladministrasi Sektor Pertambangan, Ombudsman Sampaikan Hasil Kajian Sistemik
Jakarta, TAMBANG – Dalam rangka mencegah praktik maladministrasi di bidang usaha pertambangan, Ombudsman RI telah menyelesaikan Kajian Sistemik Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sampel Systemic Review ini diambil dari lima provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Kajian memuat temuan, kesimpulan serta saran perbaikan
