Jakarta, TAMBANG – Pemerintah ingin menyetop keran impor liquified petroleum gas (LPG) lewat proyek strategis hilirisasi batu bara yang diolah menjadi dimethyl ether (DME). Berdasarkan kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM, saat masuk tahap komersial nantinya, DME tetap akan membutuhkan suntikan subsidi.
Kepala Balitbang KESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, subsidi DME dibutuhkan untuk menjaga agar DME sanggup bersaing, memenuhi skala keekonomian, termasuk soal harga jual ke masyarakat. Meski demikian, pihaknya akan berusaha mengejar nilai subsidi DME tidak melebihi subsidi LPG yang ada saat ini.
“Menurut saya, subsidi DME akan tetap ada, tapi besaranya tidak lebih besar. Maksimum sama dengan LPG,” ungkapnya saat konferensi pers virtual, Rabu (22/7).
Padahal sebelumnya, ide proyek DME digagas lantaran tingginya impor LPG yang membuat angka subsidi terus membengkak. Tahun lalu misalnya, realisasi subsidi LPG menyentuh Rp 42,47 triliun. Sedangkan tahun ini, subsidi LPG dialokasikan sebesar Rp 50,6 triliun.
Dalam setahun, konsumsi LPG nasional tercatat mencapai 7 juta ton. Sebanyak 1,9 juta ton dipenuhi dari produksi domestik. Sementara sisanya atau sekitar 75 persen mengandalkan impor.
Selain membuat anggaran subsidi sulit ditekan, kondisi ini juga membawa dampak pada defisit neraca perdagangan dan menggerus devisa. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, salah satunya pada acara Indonesia Mining Award, akhir tahun lalu.
Kombinasi Campuran DME
Lebih lanjut, kajian Balitbang KESDM itu juga menyebutkan bahwa DME belum bisa sepenuhnya menggantikan LPG. Untuk skala pemenuhan kebutuhan rumah tangga, DME hanya cocok menjadi campuran saja, bukan subtitusi 100 persen.
Komposisi campuran yang optimal adalah 20 banding 80 dalam berat. Sebanyak 20 persen DME dapat dikombinasikan dengan 80 persen LPG.
Balitbang KESDM telah melakukan uji terap dengan komposisi tersebut menggunakan kompor yang biasa dipakai untuk LPG rumah tangga. Uji terap berlangsung di Sumatera Selatan pada akhir tahun lalu. Sejumlah masyarakat yang mengikuti uji terap, menjajal memasak pakai DME.
“Secara teknis kita bisa memastikan bahwa DME dicampur 20% dengan 80% LPG ini. Bisa menggunakan kompor LPG exisiting. Butuh uji terap yang lebih luas untuk memahami aspek keberterimaan sekaligus sosialisasi DME,” kata Dadan.
Tugas Balitbang ESDM Uji Teknis
Pemerintah mencanangkan proyek DME dengan mendorong trio pelat merah, PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan PT Chandra Asri Petrochemical. Ketiganya menggandeng penyedia teknologi gasifikasi dari Amerika Serikat, Air Products and Chemical.
Menurut Dadan, uji teknis pemakaian DME pada skala rumah tangga sudah hampir selesai. Namun, pihaknya belum bisa memastikan, apakah DME nantinya mampu memiliki harga jual yang lebih murah dibandingkan LPG.
“Dari sisi keeknomian, dua hal yang tidak bisa kami pastikan. Yang pertama adalah harga LPG. Yang kedua dari sisi bahan baku termasuk harga DME secara internasional. ini sedang dicari titik yang pas,” paparnya.
Adapun hitungan keekonomian proyek DME yang dilakukan trio pelat merah, sambung Dadan, menggunakan asumsi harga bahan baku batu bara kalori rendah sekitar USD 20 per ton. Kemudian harga LPG di kisaran USD 563 per ton.
Betapapun belum menemukan titik pasti kalkulasi yang ekonomis, tapi Dadan menegaskan, bahwa aspek teknis merupakan tahapan awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam pencanangan proyek strategis. Pada tahap ini, Balitbang KESDM sudah menjalankan tugasnya mengawal proyek DME, memastikan DME dapat dipakai oleh masyarakat untuk memasak.
Kata Dadan, jika secara teknis sudah teruji, maka tahap selanjutnya adalah menghitung kelayakan bisnis yang menjadi ruang kerja pelaku industri.
“Dalam pengambilan kebijakan, sisi teknis harus clear dulu. Berikutnya baru aspek keekonomian. Harga kajian yang sudah dilakukan Pertamina dan Bukit Asam, itu akan impas, sesuai dengan harga LPG sekarang,” ulasnya.
