JAKARTA-TAMBANG. PT Pertamina (Persero) meyakinkan konsumen bahwa pihaknya akan terus memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Termasuk dalam hal pembelian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pasti Pas yang di bawah pengelolaan perusahaan. Pertamina juga akan meningkatkan layanan SPBU menjadi Pasti Prima sebagai strategi perusahaan guna mempertahankan loyalitas pelanggan sehingga tidak berpindah ke produk lain.
“Saat ini ada sekitar 5.200 SPBU yang menggunakan merk Pertamina. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 4.800 SPBU telah memiliki sertifikasi Pasti Pas. Sisanya 400 SPBU belum memiliki sertifikasi Pasti Pas,” ujar Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina di Jakarta, Rabu (17/2).
Tingkatan SPBU bermerek Pertamina terdiri atas beberapa kelas, mulai dari kualitas layanannya paling bagus hingga terendah, yakni Pasti Prima, Pasti Pas, dan non-Pasti Pas. Untuk SPBU Pasti Pas masih terbagi dalam tiga tingkatan yakni excellent, good, dan basic.
Menurut Wianda, seluruh SPBU di bawah pengelolaan perusahaan harus harus meningkatkan fasilitas dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Jika pengusaha tidak mampu, Pertamina yang akan mengambilalih upaya peningkatan kualitas layanan SPBU tersebut melalui akuisisi atau kerja sama operasi (KSO), yaitu SPBU milik swasta tetapi dioperasikan Pertamina. “Hingga kini kami memproses KSO untuk 12 SPBU dan akuisisi tujuh SPBU,” katanya.
Wianda menegaskan di era kompetisi saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini Pertamina harus terus memberikan layanan terbaik demi kepuasan pelanggan. Pertamina memastikan dengan berbagai standar operasi agar terpenuhi berbagai standar pengelolaan SPBU, mulai dari takaran, volume, dan kualitas BBM dengan baik agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.
Uji Mutu
Wianda juga memastikan produk bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan melalui SPBU di bawah pengelolaan perusahaan sudah melalui serangkaian uji mutu dan kuantitas, serta mengacu pada regulasi yang ditetapkan. Takaran yang sesuai menjadi bagian dari pelayanan untuk konsumen.
Wianda mengatakan SPBU sebagai lembaga penyalur BBM kepada masyarakat, senantiasa wajib melakukan pemeriksaan terhadap mutu dan jumlah sebelum dijual kepada konsumen. Apalagi SPBU Pertamina selalu dilengkapi dengan berbagai alat, seperti hydrometer untuk masing-masing produk, gelas ukur, thermometer, kaleng sampel, satu set bejana ukur plus waterpass, hingga takaran di mesin pompa yang telah memenuhi persyaratan. “Alat-alat yang dimiliki SPBU juga selalu dicek secara periodik,” ujar Wianda di Jakarta, Rabu (17/2).
Menurut Wianda, BBM yang dijual di SPBU di bawah pengelolaan Pertamina dipastikan akurat karena melewati standar prosedur operasi yang ketat baik dari Pertamina, Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan pemerintah daerah, dan pemeriksa independen. Apalagi semua meteran pada dispenser SPBU Pertamina telah ditera oleh Balai Metrologi dan selalu diperiksa akurasinya secara berkala. “Setiap SPBU Pertamina memiliki kartu tera dengan masa berlaku sebagai bukti bahwa dispenser selalu ditera berkala,” ujarnya.
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat, tambah Wianda, rutin melakukan tera (kalibrasi/pengujian takaran) nozzle pompa dispenser SPBU Pertamina. Setelah tera dilakukan, nozzle pompa dispenser akan disegel oleh Metrologi. Toleransi yang diberikan Metrologi adalah -50 ml dengan bejana ukur 10 liter. Namun, Pertamina dalam melakukan audit Pertamina Way kepada SPBU menggunakan toleransi yang lebih ketat yaitu -30 ml dengan bejana ukur 10 liter.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menambahkan pemeriksaan dispenser SPBU tidak hanya oleh internal, tapi juga oleh pihak eksternal. Pertamina menyewa jasa perusahaan surveyor internasional untuk melakukan inspeksi mendadak atas kuantitas dan kualitas pelayanan di SPBU, termasuk mengenai takaran.
“Di era kompetisi dan kesadaran konsumen seperti ini bukan waktunya Pertamina bermain-main dengan standar takaran yang berlaku. Justru, kami memastikan dengan berbagai standar operasi agar terpenuhi berbagai standar takaran maupun volume dan kualitas BBM dengan baik agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Bambang, Pertamina sangat terbuka terhadap masukan konsumen dan semua pihak terkait dengan kualitas layanan dan kuantitas ukuran. Dengan demikian, Pertamina dituntut untuk lebih meningkatkan layanannya jika tidak mau ditinggalkan konsumen. Hal ini juga berlaku pada keluhan soal takaran volume pembelian BBM.
“Setiap aduan dan masukan akan kami tindak lanjuti, kalau perlu konsumen juga bisa meminta petugas SPBU melakukan pengukuran dengan bejana ukur guna meyakinkan tepatnya takaran,” tegas dia.
Andy Noorsaman Sommeng, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), saat dikonfirmasi mengatakan BPH Migas kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, bukan dengan Pertamina. BPH tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan takaran dan kualitas. “Takaran adalah kewenangan Kementerian Perdagangan dan kualitas kewenangan Ditjen Migas Kementerian ESDM,” katanya.
Naryanto Wagimin, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, mengatakan kontrol SPBU dilakukan bersama oleh Ditjen Migas bersama Lemigas berdasarkan laporan. Sementara soal kualitas dan kuantitas BBM jenis premium dan solar yang menjadi domestict market obligation (DMO) berada di wilayah BPH Migas.
“Untuk alat ukur atau kalibrasi SPBU pengawasan oleh Badan Metrologi. Terkait subsidinya oleh Direktorat Hilir Ditjen Migas dan BPH Migas,” katanya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementrian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan Pemerintah menghargai program Pertamina yang terus meningkatkan pelayanan di SPBU. “Faktor terpenting di SPBU adalah sistem keselamatan, takaran yang akurat, ketersediaan BBM yang akurat dan kualitas yang harus sesuai dengan spesifikasi. Jika ditambahkan lagi dengan pelayanan yang prima pasti lebih membanggakan ya.. “kata Wirat.
