Tambang Today

Soal Holding, Komisi VI DPR Protes Kementerian BUMN

Ragil Wibowo

29 Jan 2018 — 1 min read

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT Inalum, Pertamina, dan PGN, di Ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (29/1).

Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nasril Bahar mempersoalkan keputusan Kementerian BUMN terkait penggabungan (Holding) BUMN Pertambangan serta Minyak dan Gas Bumi (Migas). “Sebelum rapat ini dimulai selayaknya Kementerian BUMN menjelaskan tentang kemitraan kita yang seolah-olah bertepuk sebelah tangan,” ungkap Nasril, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh Kementerian BUMN, PT Inalum, Pertamina, dan PGN, di Ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (29/1). Menurutnya, Kementerian BUMN menghiraukan hasil Panitia Kerja (Panja) Aset Komisi VI tahun 2012, yang mengamanahkan setiap pengalihan aset milik negara harus melalui persetuan DPR. “Apakah Panja Aset 2012 yang menjelaskan kemitraan DPR dan pemerintah masih berlaku? Jika iya, kenapa rekomendasi DPR yang menolak Holding dihiraukan?” ungkap anggota Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut. Lebih lanjut, Nasril meminta forum RDP untuk ditunda, lalu anggota Komisi VI lainnya ikut sepakat. Tak berselang lama, sidang ditunda dan Kementerian BUMN diminta menyiapkan bahan guna menjawab persoalan yang diajukan itu. “Kami harap Kementerian BUMN bisa menjelaskan, apa urgensi serta keperluan mendesak yang menyebabkan DPR tidak dihiraukan dalam persoalan Holding ?” tutup Nasril. Hingga berita ini diturunkan, RDP Komisi VI dengan Kementerian BUMN, PT Inalum, Pertamina, dan PGN masih berlangsung, setelah sebelumnya di skor. (muflihun hidayat)

Artikel Terkait

Soal Afiliasi-Anak Usaha Jasa Tambang Wajib Kantongi Izin Menteri, ASPINDO Soroti Isu Transfer Pricing

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menilai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam jasa

Izin Lingkungan Baru Tambang Dairi: Perbaikan Teknis, bukan Pengabaian Putusan

Jakarta, TAMBANG - Sungguh menarik mencermati berita Tempo berjudul “Warga Gugat Izin Tambang yang Dihidupkan Lagi di Dairi” (16 September 2026) dan berita sejenis di media-media lain. Betapa tidak, berita tersebut memaparkan gugatan sebagian kecil warga Kabupaten Dairi terhadap izin lingkungan hidup baru PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang

Bangun Gudang di Osowilangun Surabaya, CKB Perkuat Konektivitas Industri hingga Indonesia Timur

Jakarta, TAMBANG — PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) menghadirkan fasilitas pergudangan terintegrasi di Osowilangun, Surabaya. Aksi ini sebagai penghubung bagi industri logistik di Jawa Timur, dan konektivitas penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. “Fasilitas Osowilangun bukan sekadar ruang gudang. Fasilitas ini merupakan simpul yang menghubungkan kebutuhan industri Jawa Timur

Kembangkan Inovasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, PTBA Raih Apresiasi Waste4Change

Jakarta, TAMBANG — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, meraih apresiasi dari Waste4Change melalui kategori Strategic Partnership & Innovation Award atas inisiatif dalam proyek Jasa Konsultan Studi Pendahuluan dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Apresiasi tersebut diberikan dalam