Tambang Today

SKK Migas dan INPEX Corporation Teken HoA Blok Masela

rahma sari

17 Jun 2019 — 1 min read

ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – SKK Migas dan INPEX Corporation menandatangani Head of Agreement (HoA) Pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan President Direktur INPEX Indonesia Shunichiro Sugaya. Turut menyaksikan Takayuki Ueda, CEO dan Presiden Direktur INPEX Corporation. Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Hiroshige Seko juga hadir di Jepang (16/6) menyaksikan penandatanganan HoA pengembangan lapangan hulu migas Abadi di Blok Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Jonan mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan HoA. Setelah sekian lama dilakukan pembahasan, penandatanganan HoA ini menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia. “Dengan nilai sekitar USD18-20 miliar, yang terbesar untuk investasi satu kegiatan di Indonesia dan merupakan investasi Jepang terbesar sejak lima dekade terakhir,” ungkap Jonan melalui keterangan resmi, Minggu (16/5). Menurut Dwi Soetjipto pengembangan di Blok Masela akan menjadi awal yang baik dalam dalam pengembangan hulu migas di laut dalam Indonesia bagian timur. Ia berharap dengan pengembangan lapangan Masela akan segera masuk investasi luar negeri yang besar, dan dapat memberikan pengaruh positif bagi Foreign Direct Investment di Indonesia, terciptanya multiplier effect bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri, dalam rangka mendukung perekonomian nasional. “Ke depannya di harapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin baik dan semakin kompetitif,” ujar Dwi Soetjipto. Setelah penandatanganan HoA, yang telah mencakup semua hal utama dalam parameter proposal revisi Plan of Development (POD) lapangan Abadi di Blok Masela, diharapkan penyelesaian revisi POD dapat dilakukan dalam waktu yang secepatnya. Pengembangan hulu migas di Masela diharapkan, dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun (sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa), dengan target onstream di tahun 2027.

Artikel Terkait

Ini Kesan Tim Australia Terkait Kompetensi ERT Indonesia di IMERC 2026

Jakarta,TAMBANG, Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 telah memasuki hari ketiga pada Sabtu (8/8). Ditengah teriknya kota Balikpapan, 24 Emergency Response Team (ERT) dari Indonesia dan Australia terus menguji kemampuan dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat. Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menjadi tuan

Dukung IMERC 2026, AYAXX Dorong Penguatan Kapabilitas Fire Fighting dan Rescue

Jakarta,TAMBANG,- Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 masih berlangsung. Semua peserta fokus mengikuti berbagai kategori yang dilombakan namun disaat bersamaan suasana keakraban pun terbangun. Di ajang kali ini suasananya semakin meriah karena jumlah tim Emergency Response Team (ERT) yang terlibat lebih banyak dibanding tahun lalu. Ada 24

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden