Kelistrikan

Serikat Pekerja PLN Tolak Privatisasi Pembangkit

Esti Widyasari

18 Mei 2015 — 1 min read

Jakarta – TAMBANG. Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menentang gagasan pemerintah untuk menjual aset pembangkit milik BUMN tersebut kepada pihak swasta dan asing. Bila fungsi PLN dibatasi pada sektor hilir kelistrikan saja, maka dikhawatirkan tarif listrik akan melonjak dan semakin membebani masyarakat. “Kalau privatisasi terjadi, kami yakin listrik akan semakin mahal,” ujar Ahmad Daryoko, Ketua Pembina Serikat Pekerja PLN, dalam forum musyawarah nasional organisasi tersebut yang digelar di Jakarta, Senin (18/5). Berdasarkan perhitungannya, tarif listrik bisa naik hingga empat kali lipat bila pengelolaan pembangkit diserahkan sepenuhnya pada swasta. Ini sebagai konsekuensi gagasan pemerintah, yang menghendaki PLN fokus menjadi penyedia jaringan dan distribusi listrik saja. Menurut Ahmad, hal tersebut bertentangan pula dengan amanat UUD 1945. Ia berpendapat penyediaan listrik sebagai hajat hidup orang banyak seharusnya tetap dalam penguasaan negara, melalui PLN. Ia pun merujuk pada sejarah, ketika tahun 1998 silam dikeluarkan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. PLN ketika itu menjual pembangkit Suralaya berkapasitas 4.000 megawatt, yang tersambung dalam sistem kelistrikan wilayah Jawa dan Bali. Penjualan aset yang dihargai Rp 40 triliun itu menjadi rebutan pembeli asing, dan dinilainya merugikan kepentingan nasional. Pernyataan rencana pengubahan status PLN menjadi sebatas perusahaan jasa kelistrikan memang sempat keluar dari mulut Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Bila selama ini PLN bergerak di sektor ketenagalistrikan dari hulu sampai hilir, maka fungsinya akan difokuskan pada sektor hilir saja. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan awal bulan ini digugat lewat Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, sempat menanggapi dingin gugatan tersebut. “Kami mempersilakan saja. Itu kan hak warga negara,” ujarnya, Rabu (6/5) silam.

Artikel Terkait

Ini Kesan Tim Australia Terkait Kompetensi ERT Indonesia di IMERC 2026

Jakarta,TAMBANG, Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 telah memasuki hari ketiga pada Sabtu (8/8). Ditengah teriknya kota Balikpapan, 24 Emergency Response Team (ERT) dari Indonesia dan Australia terus menguji kemampuan dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat. PT Putra Perkasa Abadi (PPA) dipercaya sebagai penyelenggara IMERC 2026.

Dukung IMERC 2026, AYAXX Dorong Penguatan Kapabilitas Fire Fighting dan Rescue

Jakarta,TAMBANG,- Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 masih berlangsung. Semua peserta fokus mengikuti berbagai kategori yang dilombakan namun disaat bersamaan suasana keakraban pun terbangun. Di ajang kali ini suasananya semakin meriah karena jumlah tim Emergency Response Team (ERT) yang terlibat lebih banyak dibanding tahun lalu. Ada 24

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden