Sengketa Churchill, Pemerintah Ditunggu di Arbitrase
JAKARTA, TAMBANG. KELANJUTAN sidang arbitrase antara Churchill Mining dengan Pemerintah Indonesia, seharusnya memasuki tahap lebih lanjut di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, Washington. Tetapi Churchill kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia tidak membayar biaya arbitrase hingga batas waktunya.
Pekan lalu Churchill menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia belum mengirim uang untuk biaya perkara di lembaga arbitrase. Agar perkara itu diperoses di lembaga arbitrase ICSID, biayanya US$ 400.000, yang dibayar sama besar oleh Churchill dan Pemerintah Indonesia. Bila Pemerintah Indonesia tidak membayar, berarti Churchill harus membayari, agar perkara ini tetap diproses.
Menurut Churchill, Pemerintah Indonesia juga tidak mengeluarkan pernyataan apakah akan melanjutkan sidang arbitrasenya. Sebagaimana dikutip media digitallook.com, Churchill menilai sikap Pemerintah Indonesia itu sebagai hal yang aneh karena yang memilih penyelesaian lewat Washington adalah Indonesia.
‘’Ini juga mengagetkan bahwa Indonesia belum menyatakan apakah masih akan tetap berpartisipasi di arbitrase. Sikap diam itu mungkin pertanda bahwa Indonesia sudah memutuskan untuk menarik diri dari proses arbitrase,’’ kata Direktur Utama Churchill, David Quinliven.
‘’Masih ada kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk tampil di arbitrase. Kalau tidak hadir, ini juga tidak akan menghentikan proses. Churchill tetap pada tekadnya untuk menyelesaikan sengketa dengan Pemerintah Indonesia ini, dan akan melakukan segala hal yang mungkin agar proses arbitrase ini semakin maju,’’ lanjutnya.
Sengketa antara Churchill dengan Pemerintah Indonesia telah berjalan sejak 2012. Obyek perselisihan itu pada sebuah lahan di Kutai Timur, yang menurut Churchill memiliki cadangan batu bara 2,73 miliar ton. Izin tambang itu dibatalkan oleh Bupati Kutai Timur, Isran Noor. Dalam pandangan Isran Noor, Churchill bukan pemilik tambang batu bara itu.
