Tambang Today

Sengketa Churchill, Pemerintah Ditunggu di Arbitrase

IwanQH

21 Apr 2016 — 1 min read

JAKARTA, TAMBANG. KELANJUTAN sidang arbitrase antara Churchill Mining dengan Pemerintah Indonesia, seharusnya memasuki tahap lebih lanjut di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, Washington. Tetapi Churchill kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Indonesia tidak membayar biaya arbitrase hingga batas waktunya. Pekan lalu Churchill menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia belum mengirim uang untuk biaya perkara di lembaga arbitrase. Agar perkara itu diperoses di lembaga arbitrase ICSID, biayanya US$ 400.000, yang dibayar sama besar oleh Churchill dan Pemerintah Indonesia. Bila Pemerintah Indonesia tidak membayar, berarti Churchill harus membayari, agar perkara ini tetap diproses. Menurut Churchill, Pemerintah Indonesia juga tidak mengeluarkan pernyataan apakah akan melanjutkan sidang arbitrasenya. Sebagaimana dikutip media digitallook.com, Churchill menilai sikap Pemerintah Indonesia itu sebagai hal yang aneh karena yang memilih penyelesaian lewat Washington adalah Indonesia. ‘’Ini juga mengagetkan bahwa Indonesia belum menyatakan apakah masih akan tetap berpartisipasi di arbitrase. Sikap diam itu mungkin pertanda bahwa Indonesia sudah memutuskan untuk menarik diri dari proses arbitrase,’’ kata Direktur Utama Churchill, David Quinliven. ‘’Masih ada kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk tampil di arbitrase. Kalau tidak hadir, ini juga tidak akan menghentikan proses. Churchill tetap pada tekadnya untuk menyelesaikan sengketa dengan Pemerintah Indonesia ini, dan akan melakukan segala hal yang mungkin agar proses arbitrase ini semakin maju,’’ lanjutnya. Sengketa antara Churchill dengan Pemerintah Indonesia telah berjalan sejak 2012. Obyek perselisihan itu pada sebuah lahan di Kutai Timur, yang menurut Churchill memiliki cadangan batu bara 2,73 miliar ton. Izin tambang itu dibatalkan oleh Bupati Kutai Timur, Isran Noor. Dalam pandangan Isran Noor, Churchill bukan pemilik tambang batu bara itu.

Artikel Terkait

PROMETINDO Didorong Jadi Motor Transformasi Industri Metalurgi Nasional

Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi industri mineral Indonesia, khususnya di tengah agenda hilirisasi dan industrialisasi. Organisasi profesi ini didorong tidak hanya memperkuat kompetensi ahli metalurgi, tetapi juga melahirkan gagasan yang mampu menjawab tantangan industri ke depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Dirjen Minerba Tri Winarno Dorong PROMETINDO Perkuat Teknologi Metalurgi dan Akselerasi Hilirisasi

Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno mendorong Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) mengambil peran strategis dalam memperkuat kemandirian teknologi metalurgi dan mendukung agenda hilirisasi mineral di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Tri Winarno dalam Kongres Nasional PROMETINDO 2026 yang digelar

Dirjen Minerba: Hilirisasi Mineral Topang Ketahanan Energi Nasional

Jakarta,TAMBANG,- Indonesia diberkahi dengan sejumlah potensi sumber daya alam pertambangan yang luar biasa. Tidak hanya itu peran sektor pertambangan pun semakin penting tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga berperan sebagai penopang perekonomian nasional. Kontribusinya semakin meningkat seiring keberhasilan Pemerintah mendorong hiliriasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

PT Berau Coal Gelar Pelatihan Peningkatan Produksi Kakao Bagi Petani Pemandu

Komitmen PT Berau Coal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kembali diwujudkan dalam berbagai kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)