Masuk Daftar
Tambang Today

PWYP Ingatkan Chevron Tidak Bisa Lari dari Kewajiban ASR

Muflihun Hidayat

Muflihun Hidayat

— 2 min read
PWYP Ingatkan Chevron Tidak Bisa Lari dari Kewajiban ASR
Jakarta, TAMBANG – Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah menegaskan, Chevron Indonesia berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan yang diatur dalam klausul good mining practice. Meski tidak tersebut adanya kewajiban dana pemulihan tambang (Abandonment and Site Restoration/ASR) dalam perjanjian kontrak.   Maryati menanggapi ini, terkait dengan polemik dana ASR Chevron Indonesia yang dikalim tidak tertulis dalam penjanjian kontrak. Pemerintah pun sampai saat ini, belum memberikan keputusan.   “Kami sedang mempelajari kontrak milik Chevron, kami melihat ada klausul secara tegas soal good mining practices,” kata Maryati kepada tambang.co.id, Jumat (2/2).   Lebih lanjut, Maryati membeberkan, kewajiban ASR diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sementara kontrak yang ditandatangani sebelum PP tersebut terbit, tidak berkewajiban bayar ASR.   Meski demikian,  sambung Maryati, publik tak perlu khawatir. Selain berlandaskan klausul good mining practices, masih ada juga beberapa pilihan lain yang menjadikan dana rehabilitasi Chevron tetap akan dicairkan, guna memperbaiki lingkungan pasca pengeboran.   Opsi pertama, yaitu penegasan regulasi yang berlaku. Dengan terbitnya PP 35/2014 tersebut, seharusnya setiap perusahaan wajib bayar ASR meskipun tidak ada dalam kontrak. Sebab mereka punya kewajiban menaati aturan-aturan yang sedang berlaku, betapapun aturan itu baru.   “Kalau penegasan itu dianggap kurang kuat. Pemerintah bisa melakukan amandemen kontrak,” ucap Maryati.   Soal amandemen kontrak sebagai opsi kedua, Maryati menjelaskan mekanismenya, pemerintah memanggil Chevron dan membicarakan soal perjanjian baru khusus ASR, lalu kesepakatannya dilampirkan sebagai amandemen kontrak.   “Misalnya buat MoU (Memorandum of Understanding) lampiran kontrak,” paparnya.   Maryati juga membandingakan dengan kebijakan pemerintah kepada British Petroleum (BP), perusahaan minyak asal Inggris. BP secara sukarela mau menyesuaikan diri setelah diterbitkannya PP 35/2004 itu. BP dengan dikomandoi SKK Migas, berani mengeluarkan iuran ASR.   “Sangat baik ditentukan seperti BP itu,” tandas Maryati.   Opsi ketiga dan terakhir, yaitu pembagian jatah tanggung jawab antara pemerintah dengan Chevron yang terangkum dalam mekanisme cost recovery. Sebagaimana diketahui, rehabilitasi lingkungan juga diatur dalam skema cost recovery. Awalnya perusahaan dulu yang mengeluarkan uang, lalu laporannya disampaikan ke pemerintah dan dibagi dua sesuai kesepakatan kontrak.   “Pokok masalahnya bukan terletak pada siapa yang bayar, apakah perusahaan atau pemerintah. Itu tidak penting. Yang terpenting ialah lingkungan bisa kembali sehat. Melalui cost recovery, ada semacam ‘pembagian kue’ soal iuaran rehabilitasi lingkungan,” tutup Maryati.

Artikel Terkait

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

DSI Lengkapi Jajaran Komisaris dan Direksi, Jalankan Mandat Ekspor SDA Strategis

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI kini memiliki jajaran Komisaris dan Direksi lengkap untuk mendukung pelaksanaan mandatnya dalam tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer, bersama Tony Wenas, Prof. Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris. Jajaran tersebut memiliki

By Rian Wahyuddin
DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

DSI Petakan Ekspor USD14 Miliar, Potensi Optimalisasi Nilai Capai USD5 Miliar

Jakarta, TAMBANG – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI mengumumkan kesiapan operasional dalam menjalankan mandat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dalam waktu sedikit lebih dari dua bulan, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari USD14 miliar. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

By Rian Wahyuddin