PWYP Apresiasi Terbitnya Aturan Beneficial Ownership

PWYP Apresiasi Terbitnya Aturan Beneficial Ownership
Salah satu diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga Publish What You Pay (PWYP) di Jakarta, pada 7 Desember 2017 lalu.

Jakarta-TAMBANG – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13/2018 yang mengatur soal Beneficial Ownership (BO). Beleid yang ditandangani pada awal Maret 2018 itu, mewajibkan setiap korporasi untuk menetapkan, melaporkan, dan melakukan pembaharuan tentang pemilik manfaat pada korporasi tersebut.

“BO dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan korporasi, menghindari monopoli, dan resiko lainnya yang melibatkan korporasi,” ungkap Maryati melalui siaran pers yang diterima tambang.co.id, Senin (12/3).

Sebelumnya, tidak ada aturan yang mengikat soal informasi pemilik manfaat di suatu korporasi, baik itu kementerian, lembaga, ataupun perusahaan negeri dan swasta. Dengan BO ini, diharapkan ada transparansi informasi terkait pemilik manfaat tersebut. Sehingga praktik kolusi dan korupsi bisa dicegah.

“Ketiadaan perangkat hukum tentang penanganan dan pencegahan konflik kepentingan telah membuka peluang yang begitu besar bagi para politisi, kepala daerah, birokrat dan pebisnis untuk melakukan kolusi dan korupsi,” ucap Maryati.

Hal senada diungkapkan Wakil Unsur Masyarakat Sipil Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, Aryanto Nugroho. Aryanto menegaskan, sektor industri ekstraktif seperti Migas dan tambang telah mengawali penerapannya melalui penyusunan peta jalan (roadmap) penerapan keterbukaan BO melalui inisiatif multi-pemangku kepentingan.

Menurutnya, Menteri ESDM juga telah mengatur tentang pengungkapan data pemilik sesungguhnya atau pengendali dari suatu korporasi saat korporasi mengajukan permintaan persetujuan kepemilikan atau dewan direksi.

Aryanto juga menghimbau, para pengusaha tak perlu khawatir aturan itu akan menghambat investasi. Aryanto optimis, justru aturan itu akan membuat perusahaan berjalan sehat.

“Pelaku usaha tidak perlu khawatir Perpres ini akan menghambat investasi atau tumpang tindih, justru ini akan saling melengkapi peraturan lainnya yang telah terbit,” pungkas Aryanto.

Artikel Terkait

Di 2027 Sektor Kelistrikan Butuh 174 Juta Ton, PLN EPI Bersama PLN Group Siapkan Coal Switching di 16 PLTU

Di 2027 Sektor Kelistrikan Butuh 174 Juta Ton, PLN EPI Bersama PLN Group Siapkan Coal Switching di 16 PLTU

Jakarta,TAMBANG,-Kebutuhan batubara untuk ketenagalistrikan di tahun 2027 mencapai 174 juta ton. Jumlah ini merupakan gabungan kebutuhan pembangkit listrik PLN Group dan Independent Power Producer (IPP). Melihat kebutuhan batubara yang demikian, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pun merasa perlu memperkuat strategi optimalisasi pasokan batu bara nasional. Salah

By Egenius Soda
KPP MINING Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Berbasis Change Management

KPP MINING Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Berbasis Change Management

London, TAMBANG – PT Kalimantan Prima Persada (KPP MINING) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Perusahaan jasa pertambangan ini meraih penghargaan Bronze dalam ajang AMEC Global Communication Effectiveness Awards 2026 melalui penerapan komunikasi strategis dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Penghargaan tersebut diberikan pada kategori Best Use of Measurement for Internal Communications

By Rian Wahyuddin
Jurnalis Majalah TAMBANG Raih Penghargaan Minerba Educreative Competition 2026 Kategori Lomba Jurnalistik

Jurnalis Majalah TAMBANG Raih Penghargaan Minerba Educreative Competition 2026 Kategori Lomba Jurnalistik

Jakarta, TAMBANG – Jurnalis Majalah TAMBANG, Rian Wahyudin, meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Minerba 2026 pada kategori Lomba Karya Jurnalistik untuk Wartawan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik yang mengangkat subsektor mineral dan batu

By Fahmi Adam
Tegaskan Komitmen Kepatuhan, PTBA Raih Penghargaan PNBP dari Kementerian ESDM dalam Minerba Convex 2026

Tegaskan Komitmen Kepatuhan, PTBA Raih Penghargaan PNBP dari Kementerian ESDM dalam Minerba Convex 2026

Jakarta, TAMBANG — PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA kembali menunjukkan capaian positif atas komitmennya terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan negara. Capaian ini diraih melalui penghargaan pada kategori Kepatuhan Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM dalam acara Mineral & Batubara Convention - Expo

By Rian Wahyuddin