Kelistrikan

Putusan MK Tidak Pengaruhi Program Listrik

Egenius Soda

16 Des 2016 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Pelaku usaha disektor ketenagalistrikan dibuat kaget dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait Perkara Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015. Hal ini terkait pengujian atas UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berpengaruh pada program-program di sektor ketenagalistrikan yang sedang berjalan. Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik Dan Kerjasama, Sujatmiko. “Keputusan MK itu kita terima, kita laksanakan dan itu tidak mengganggu, tidak berpengaruh terhadap program-program di bidang kelistrikan yang telah kita canangkan karena aturan-aturan yang dibuat di Kementerian ESDM sejauh ini sudah sesuai, sejalan dengan amar putusan MK tersebut,”kata Sujatmiko pada Kamis (15/12). Ia pun menegaskan bahwa sejauh ini peran negara dalam mengotrol usaha penyediaan listrik bagi kepentingan umum tetap ada. Di tempat lain, swasta masih dimungkinkan untuk berperan serta di usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum karena negara masih memegang kontrol dalam penetapan tarif, wilayah usaha, perizinan, serta persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. Dalam nada yang hampir sama Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi menilai putusan MK ini tidak berarti bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 menjadi terdistorsi. Permen 38 justru memberikan kesempatan kepada badan usaha untuk berpartisipasi didalam menyediakan tenaga listrik. “Putusan MK jika mengacu dengan keputusan MK tahun 2003, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat larangan bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih berada pada batas-batas penguasaan oleh negara,”tandas Hufron. Pernyataan dari Kementrian ESDM ini setidaknya memberi ketenangan pada pelaku usaha yang sempat panik dengan Keputusan MK.

Artikel Terkait

PT Berau Coal Sukses Raih Tiga Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Awards 2026

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara, PT Berau Coal kembali menambah koleksi penghargaanya. Kali ini perusahaan mendapat penghargaan karena dinilai telah mendukung pemerintah mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Perusahaan sukses menggondol tiga penghargaan dalam ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 yang diselenggarakan oleh

PLN EPI Jajaki Pegembangan Co-firing Amonia Di PLTU

Jakarta,TAMBANG,- PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai mempersiapkan pengembangan co-firing amonia sebagai salah satu opsi bahan bakar rendah karbon. Setelah memulai studi pasokan pada 2026, PLN EPI menargetkan uji coba skala kecil dengan tingkat cofiring hingga 3 persen di PLTU Labuan pada 2027 sebagai tahap awal

Soal Afiliasi-Anak Usaha Jasa Tambang Wajib Kantongi Izin Menteri, ASPINDO Soroti Isu Transfer Pricing

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menilai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam jasa

Izin Lingkungan Baru Tambang Dairi: Perbaikan Teknis, bukan Pengabaian Putusan

Jakarta, TAMBANG - Sungguh menarik mencermati berita Tempo berjudul “Warga Gugat Izin Tambang yang Dihidupkan Lagi di Dairi” (16 September 2026) dan berita sejenis di media-media lain. Betapa tidak, berita tersebut memaparkan gugatan sebagian kecil warga Kabupaten Dairi terhadap izin lingkungan hidup baru PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang