Presiden Jokowi Kunjungi Smelter Aluminium di Dubai
Jakarta-TAMBANG. Agenda kunjungan Presiden Joko Widodo ke wilayah tanah Arab ternyata turut membawanya mampir ke fasilitas pengolahan aluminium di Dubai. Setelah datang dan melihat langsung pengelolaan pelabuhan peti kemas, Presiden turut meninjau pabrik pengolahan alumunium.
Seperti dikutip dari Antara.com pada Senin (14/9), Presiden mengatakan pabrik aluminium itu nantinya akan didorong untuk bekerja sama mengembangkan aluminium di Asahan, Sumatera Utara.
“Di Asahan, aluminium juga sama, ada pasir silika, ada nikel yang sebetulnya bisa kita kerjakan sebagus ini, antara dua-tiga minggu ini jalan, apakah kerja sama dengan BUMN, atau bisa mereka (Dubai) sendiri silakan, kita memang telat tapi segera ambil keputusan,” kata Presiden.
Pengelola Dubai Port dan Dubai Alumininium diajak untuk berinvestasi dan mengembangkan pelabuhan serta pengelolaan aluminium di Indonesia karena mereka dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman menangani hal itu.
“Mereka punya pengalaman punya jaringan semua perusahaan logistik di seluruh dunia bisa disini, kalau ini bisa dilakukan nanti biaya logistik murah akhirnya barang akan kompetitif dan harganya rendah,” kata Presiden menegaskan.
Sementara itu terkait model pengelolaan pelabuhan, menurut Presiden dengan pola yang diterapkan di Dubai maka kegiatan bongkar muat dan pengelolaan peti kemas akan efektif dan kompetitif.
“Yang jelas menjamin biaya yang lebih rendah 20 persen, efisien bisa berikan pelayanan yang baik,” ujarnya.
Indonesia saat ini sudah memiliki pabrik pengolahan alumina menjadi aluminium yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) di Asahan, Sumatera Utara. Perusahaan itu baru diakuisisi dari Jepang pada 2014 lalu dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp 7 triliun.
Selain memiliki pabrik pengolahan aluminium, perusahaan tambang di Indonesia juga sedang mengembangkan pabrik pengolahan bijih bauksit menjadi alumina (barang setengah jadi aluminium). Namun hingga kini prosesnya masih berjalan lambat karena tidak adanya kepastian hukum dan keterbatasan dukungan finansial.
