Presiden: Izin Pembangkit Harus Dipercepat
Bandung - TAMBANG. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengkritik tentang perizinan pembangunan pembangkit listrik di tanah air saat acara Musyarawah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XV. Padahal, saat ini Indonesia mengalami permasalahan kurangnya pasokan listrik.
Permasalahan ini juga menyangkut kelangsungan industri kecil kecil dan menengah. Contohnya adalah yang dialami industri di Medan, Sumatera Utara.
"Kenapa kita enggak bangun pembangkit listrik cepat? Ini cuma masalah izin," tegas Jokowi, di Bandung, Senin (12/1).
Dirinya mendapat laporan bahwa hanya untuk mengurus perizinan pembangunan pembangkit listrik bisa memakan waktu hingga enam tahun. "Ada yang dua sampai empat tahun urus izin. Terakhir, ada lagi yang untuk pembangkit listrik itu sampai enam tahun. Ini cuma ngurus izinnya, bukan membangunnya lho," Jokowi menyatakan keheranannya.
Pernyataan Jokowi ini justru mendapat tepuk tangan oleh para peserta pengusaha muda.
"Ngurus izin enam tahun kok ditepuki, geleng-geleng saya. Ini harus disederhanakan, dipotong. Karena dengan listrik yang ada, industri akan bergerak, juga pariwisata dan hotel. Kalau kurang gini, bagaimana bisa berkembang? Hal sepele ini menghambat pertumbuhan ekonomi," tukasnya.
