PLN Lelang Pengadaan LNG Untuk Listrik

Jakarta-TAMBANG. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menggelar konsultasi terkait pengadaan pasokan Liquid Natural Gas (LNG) sekaligus infrastruktur pengelolaan gas, yang rencananya akan dipasok ke pembangkit listrik berbahan bakar gas yang tersebar di Indonesia.

Direktur Pengadaan dan Energi Primer Amin Subekti menuturkan untuk tahap pertama, PLN membuka lelang untuk kebutuhan pembangkit gas baru yang berada di lokasi bagian tengah.

"Tak hanya melelang energi primer, kami juga melelang transportasi beserta infrastrukturnya," jelas Amin, disela-sela acara konsultasi pengadaan LNG yang dihadiri 91 perusahaan, di kantor pusat PLN Jakarta, Rabu (1/4).

Dikatakan Amin, lelang LNG akan dilakukan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) baik tipe gas engine maupun tipe gas turbine atau tipe diesel, yang tersebar di wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total kebutuhan gas sebesar 41 milion standard cubic feet per day (MMSCFD) dengan total kapasitas 450 mega watt (MW), pulau Sulawesi sebesar 94 MMSCFD dengan total kapasitas 1.520 MW dan Kalimantan sebesar 48 MMSFCD dengan total kapasitas 48 MW.

PLTG yang akan dibangun PLN berlokasi di delapan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dari delapan lokasi tersebut, LNG yang dibutuhkan sekitar 50 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Selain itu, di 14 lokasi di Sulawesi dan 10 lokasi di Nusa Tenggara juga akan dibangun PLTG. Sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, pasokan LNG dari Sulawesi sebesar 120 mmscfd, sedangkan Nusa Tenggara 60 mmscfd.

“Dalam RUPTL, proyek 35 ribu MW terdiri dari kira-kira 20 ribu MW pembangkit menggunakan batubara dan 13 ribu MW pembangkit menggunakan gas. Jadi gas menjadi salah satu faktor yang penting bagi PLN untuk mewujudkan program 35.000 MW”, jelasnya.

Ada 32 New Distributed Gas Power Plants dengan total kapasitas 2.531 MW yang tersebar di Indonesia bagian tengah. 10 pembangkit (450 MW) berada di Nusa Tenggara, 14 pembangkit (1.520 MW) berada di Sulawesi, dan 8 pembangkit (561 MW) berada di Kalimantan. Ketiga puluh dua pembangkit yang membutuhkan pasokan gas sekitar 100-230 MMSCFD ini akan beroperasi seluruhnya pada 2018.

Nantinya peserta lelang bisa berbentuk perusahaan atau konsorsium baik nasional maupun asing. Jika terdapat unsur asing dalam konsorsium peserta lelang, negara asal perusahaan itu harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Perusahaan peserta lelang juga harus sudah memiliki pasokan LNG yang stabil.

Amin mengatakan, pelelangan ini ditargetkan rampung dalam empat hingga lima bulan ke depan. Dalam kurun waktu tersebut, beberapa proses seperti konsultasi pasar, pengumuman RFT, dan pengajuan proposal harus beres.

Rencananya, jadual commercial operating date (COD) pada 2015 yaitu satu unit pembangkit (power plant) dengan kapasitas sebesar 100 MW, untuk COD 2016 sebanyak 15 unit pembangkit sebesar 695 MW, di 2017 sebanyak 11 unit pembangkit sebesar 1.246 MW dan COD pada 2018 sebanyak 5 unit pembangkit sebesar 490 MW.

Sebelumnya, Amin melanjutkan, PLN telah membuka lelang proyek pembangkit di Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Jawa. Namun belum ada nama pemenang yang dapat diungkapkan. "Soalnya ini masih prakualifikasi," katanya.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin