PLN EPI Bersama Lemhanas Kaji Program Strategik Ekosistem Green Economy

PLN EPI Bersama Lemhanas Kaji Program Strategik Ekosistem Green Economy
Jakarta,TAMBANG,- Ketahanan energi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Apalagi di era transisi dari energi berbasis fosil menuju energi berbasis energi baru terbarukan aspek ketahanan energi menjadi sangat penting. Dalam semangat itu, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI). Kerja sama ini secara khusus terkait Kajian Program Strategik Ekosistem Green Economy. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M. P. dan Direktur Biomassa PLN EPI, Antonius Aris Sudjatmiko, pada Senin (20/3) di Ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra Lt 1, Lemhanas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat. “Salah satu tujuan dari kajian ini untuk mewujudkan ketahanan nasional dengan cara mendorong ketahanan energi nasional dan membangun kemandirian bangsa”, jelas Anton Selanjutnya Anton menjelaskan bahwa kajian program strategik ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya adalah Forum Group Discussion (FGD), pengumpulan data dan site survey, Round Table Discussion dimana output dari kajian ini adalah penyusunan rekomendasi kepada Presiden RI terkait program strategik ekosistem green economy. “Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengembangkan ekosistem green economy di Indonesia ke depannya”, tutur Anton. Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto mengatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini telah dilaksanakan oleh beberapa pihak, hal ini menjadi penting bahwa Lemhanas RI menjalin kerja sama ini demi menyelesaikan masalah di Indonesia. “Ini membuktikan bahwa Lemhanas RI sangat membutuhkan support dan dukungan dari berbagai pihak,” jelas Andi. Selain itu, Andi mengungkapkan bahwa Lemhanas RI akan mempersiapkan kader-kader dan membuat kajian-kajian dalam menghadapi globalisasi.

Artikel Terkait

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti. Rencana ini menyasar sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk hilirisasinya. “Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global.

By Egenius Soda
IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

Jakarta,TAMBANG,- Dalam beberapa waktu terakhir dunia pertambangan ramai membincangkan rencana penerapan skema Product Sharing Cost (PSC). Terkait hal ini Indonesian Mining Association (API-IMA) menyampaikan pendapatnya. IMA mengingatkan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas). Industri minerba

By Egenius Soda