Tambang Today

Pengamat: USD70 Harga Kompromi DMO Pemerintah dan Pengusaha

Muflihun Hidayat

21 Feb 2018 — 1 min read

ilustrasi

Jakarta, TAMBANG – Pengamat komoditas, Ibrahim, memprediksikan, pemerintah dan pengusaha akan bersepakat harga batu bara nasional atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk listrik, di angka USD70 per ton. “Pada saatnya pemerintah dan pengusaha bertemu di angka USD70 per ton,” kata Ibrahim yang juga Direktur PT Garuda Berjangka, kepada tambang.co.id, Selasa (20/2). Angka tersebut menurutnya, menjadi angka ideal mempertemukan kepentingan pemerintah dan pengusaha. Kompromi menurutnya, harus segera dilakukan untuk mencegah berlarut-larutnya kepastian penetapan DMO untuk listrik. Pemerintah juga harus legowo menerima harga batu bara yang sedang merangkak naik. “Sudah seharusnya pemerintah legowo. Kalau dibandrol murah, pengusaha juga tidak mau. Sebab pengusaha membangkitkan batu bara cukup sulit, setelah dilanda harga murah di tahun sebelumnya,” tuturnya. Meski demikian, Ibrahim memberi saran. Jika pemerintah tidak ingin bergantung pada pengusaha soal pasokan batu bara, maka pemerintah harus berani melakukan akuisisi. “Akuisisi harus dilakukan, meskipun membutuhkan biaya yang mahal. Dalam jangka waktu dekat atau panjang, pemerintah akan terus merugi selama belum punya tambang sendiri,” paparnya. Sementara itu, keberatan pengusaha juga terus disuarakan Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI). Menurut Ketua APBI Hendra Sinadia, pengusaha masih terlalu berat menerima keputusan, jika pemerintah nantinya akan menetapkan DMO sebesar USD60 – USD70 per ton. “Kewenangan penetapan harga ada di tangan pemerintah. Kami menerima, hanya saja kami diminta memberi usulan, kalau seandainya pemerintah menetapkan harga sebagaimana kabar yang beredar (USD60 sampai USD70 per ton), sulit kita terima,” kata Hendra Sinadia, kepada tambang.co.id, Selasa (20/2). Karena itu, APBI menurutnya, sampai saat ini masih menunggu undangan pemerintah untuk kembali berdiskusi terkait harga, yang sempat tertunda beberapa kali. “Soal nominal, APBI belum menemukan angka pasti,” tukasnya. Alasannya, harga USD60 sampai USD70 per ton masih terlalu rendah, mengingat harga batu bara saat ini sudah mencapai USD100 per ton. Selain itu, jika pemerintah memaksakan di bawah harga pasar, maka dampaknya akan luas. “Negara sendiri nanti yang rugi. Misalnya, penerimaan negara (dari PNBP) akan berkurang, lalu sentimen harga juga akan berkurang,” kata Hendra.

Artikel Terkait

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa