Pemerintah Persilakan Investor Tiongkok Ambil Alih Proyek 10.000 MW
Jakarta – TAMBANG. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dianggap kurang maksimal dalam menggarap Proyek 10 Ribu Megawatt (MW) tahap pertama. Proyek yang diharapkan bisa terealisasi setidaknya 90% dari kapasitas yang ditargetkan tersebut, pada kenyataannya hanya tercapai 60%-nya saja.
Pemerintahan Joko Widodo pun akhirnya menyetujui pinangan dari investor asal Tiongkok untuk mengoptimalkan proyek ini. Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan bahwa manajemen PT PLN (Persero) tengah mempersiapkan proyek-proyek pembangkit yang belum optimal itu untuk diserahkan ke investor Tiongkok yang berminat.
“Itu sudah dibicarakan dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan beberapa BUMN di sana untuk bagaimana mengoptimalkan kembali, meningkatkan kapasitasnya, Sehingga, mereka sangat tertarik untuk mengambil alih,” ujar Rini di Istana Kepresidenan, Senin (13/4).
Pengambilalihan itu sendiri direncanakan akan memakai mekanisme penjualan (sales) dan sewa (lease back). Skema tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding pembelian kembali (buy back) untuk memancing investor.
"Jadi yang tadinya pembangkit milik pemerintah, nantinya menjadi Independent Power Producer (IPP). Nantinya bisa dikembalikan lagi, pada akhirnya menjadi milik PLN. Dalam prosesnya mereka mengambil alih dengan meningkatkan kapasitas," jelas Rini.
Tak hanya bagi investor asing, mekanisme itu pun menguntungkan PLN dari sisi finansial. Karena, perusahaan plat merah itu bisa meningkatkan kapasitas produksi listrik dengan cepat tanpa harus keluar modal terlebih dulu. Pada saat yang bersamaan, PLN justru bisa meraup pendapatan dari ongkos sewa pembangkit tersebut.
"Sehingga, PLN dapat memanfaatkan dana itu untuk pembangunan pembangkit yang baru, termasuk untuk yang bagian 35.000 megawatt," pungkasnya.
