Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam mendorong transisi energi menuju menuju energi yang bersih dan ramah lingkungan. Salah satunya melalui implementasi standar dan mutu BBM jenis Solar 51 dengan kandungan sulfur 50 ppm (setara Euro IV). Produk ini diperkenalkan dengan nama dagang “Pertamina Dex” yang akan dilaksanakan mulai 1 April 2022 di seluruh SPBU di seluruh Indonesia.
“Emisi gas buang kendaraan yang menggunakan BBM jenis ini tentunya akan lebih bersih, yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas udara menjadi lebih bersih dan sehat dan secara nyata berkontribusi mendukung program transisi energi Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji. Tutuka hadir dalam acara Peresmian Implementasi Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Solar 51 di Terminal BBM (TBBM) Pertamina Plumpang, Jakarta, Rabu (30/3).
BBM jenis Solar 51 ini memiliki Kandungan Sulfur 50 ppm (Setara Euro IV) merupakan tindak lanjut Permen LHK No. P. 20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2017 Tahun 2017. Beleid mengatur Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O. Juga Surat Menteri LHK No. S-786/MENLHK-PPKL/SET/PKL-3/5/2020 tentang Penundaan Penerapan Emisi Gas Buang Motor Diesel.
KLHK mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan produksi kendaraan bermotor yang beroda empat atau lebih tipe baru untuk memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi Gas Buang yang pengujiannya dilakukan menggunakan BBM diesel dengan parameter: Cetane Number (CN) minimal 51, kandungan sulfur maks. 50 ppm dan kekentalan (viscosity) 2-4,5 mm2/s. Aturan ini mulai berlaku pada 7 April 2022.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ditjen Migas menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Solar yang dipasarkan di dalam negeri. Pada SK Dirjen tersebut, semua Badan Usaha yang memasarkan BBM jenis Solar 51 di Indonesia wajib memenuhi ketentuan CN minimal 51, kandungan sulfur maksimal 50 ppm dan kekentalan (viscosity) pada suhu 400C minimal 2-4,5 mm2/s per 1 April 2022.
“Melalui peresmian sekaligus sosialisasi ini, Pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan yang dipersyaratkan oleh produsen kendaraan,” ungkap Tutuka.
Dalam proses penyusunan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. “Proses penyusunan standar bahan bakar ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari pemerintah, produsen bahan bakar, konsumen bahan bakar, asosiasi, dan akademisi,”lanjut Tutuka Ariadji.
Untuk menjamin kualitas bahan bakar yang dipasarkan di dalam negeri, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga secara rutin melakukan pengawasan terhadap standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar melalui pengambilan percontoh bahan bakar dan melakukan pengujian percontoh bahan bakar tersebut, untuk memastikan bahwa badan usaha niaga telah melaksanakan ketentuan peraturan dan juga memberikan jaminan kualitas kepada masyarakat pengguna bahan bakar.
“PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara telah berkontribusi besar melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan BBM jenis Solar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana melalui koordinasi-koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah, GAIKINDO serta pihak terkait, mulai 1 April 2022 Pertamina telah siap memasarkan Solar 51 setara EURO IV dengan nama dagang Pertamina Dex,” terang Dirjen Migas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari menyampaikan, sektor transportasi menjadi sumber utama pencemaran udara di wilayah perkotaan. Hasil inventarisasi yang dilakukan di 28 kabupaten/kota yang dilakukan KLHK dan Pemda selama tahun 2012 hingga 2021, menunjukkan 70% beban emisi di perkotaan dikontribusikan oleh kendaraan bermotor.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor adalah dengan melakukan uji emisi. “Dengan uji emisi ini dapat diketahui tingkat efisiensi dan kinerja pembakaran pada mesin kendaraan. Efisiensi kendaraan dipengaruhi oleh perawatan kendaraan dan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan,” paparnya.
Untuk mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, Pemerintah harus menyediakan bahan bakar yang ramah lingkungan dalam jumlah yang mencukupi. Oleh karena itu, Kementerian LHK mengapresiasi upaya Kementerian ESDM dan PT Pertamina yang menyediakan BBM Solar 51 setara Euro IV.
“Kami mengapresiasi Kementerian ESDM, Pertamina yang menunjukkan dukungan dan komitmennya dalam melaksanakan kebijakan implementasi Euro IV diesel,” tandas Luckmi.
Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono pada kesempatan tersebut menegaskan komitmen Pertamina memenuhi regulasi yang telah ditetapkan. “Sesuai regulasi, Pertamina harus memenuhi standar bahan bakar diesel dengan kandungan CN minimal 51 dan maksimal sulfur 50 ppm atau setara standar Euro IV. Pertamina akan memenuhi dan menyediakan bahan bakar ini, mulai dari sisi hulu di produksi kilang hingga di sisi hilir di pendistribusiannya ke lembaga penyalur,” jelas Mulyono.
Sejak Agustus 2021, PT Kilang Pertamina Internasional, Sub Holding Refining & Petrochemical PT Pertamina (Persero), telah memproduksi Pertamina Dex dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm di empat kilangnya dengan kapasitas total per bulan mencapai lebih dari 95 ribu kilo liter. Di sisi penyaluran, sejak September 2021 Pertamina Dex telah disalurkan kepada konsumen industri. Selanjutnya mulai 1 April 2022, BBM ini akan disalurkan ke 2.155 SPBU di seluruh Indonesia.
Peresmian ini dihadiri oleh Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Wakhid Hasyim, Sesditjen Migas Alimuddin Baso, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Kukuh Kumara dan pihak terkait lainnya.
