Tambang Today

Pemerintah Belum Pastikan Dana ASR Milik Chevron

Muflihun Hidayat

02 Mar 2018 — 1 min read

Sekretaris Dirjen Migas Kementerian ESDM, Susyanto saat konferensi pers, Kamis (1/3)

Jakarta, TAMBANG – Sekretaris Dirjen Migas Kementerian ESDM, Susyanto mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan soal dana pemulihan tambang (Abandonment and Site Restoration/ASR) di blok East Kalimantan dan Attaka, yang dioperatori oleh Chevron Indonesia. “Memang Attaka dan East Kalimantan belum ada (keputusan ASR) kelihatannya,” kata Susyanto di kantornya, Kamis (1/3). Hal ini berbeda dengan British Petroleum (BP), sambung Susyanto, perusahaan asal Inggris itu secara sukarela mengeluarkan dana ASR untuk merestorasi lingkungan di blok yang digarapnya. “Kewajiban ASR itu kan ada di PP (Peraturan Pemerintah) 35/2004, jadi kontraktor lama sebelum itu tidak punya tanggung jawab ASR,” tegas Susyanto. Meski demikian, saat PP tersebut disosialisasikan, pihaknya sudah mengundang seluruh kontraktor lama. Sebagian dari mereka setuju untuk menyesuaikan kewajiban dengan iuran ASR, termasuk BP. Sementara salah satu perusahaan yang tak mau bayar ASR yaitu Chevron. Menurut Chevron, dalam perjanjian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelum terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, tidak menyebut ASR. Sehingga pihaknya tak berkewajiban iuran ASR. Susyanto tak khawatir soal itu, sebab dalam KKKS sudah ada aturan semacam dana restorasi dalam cost recovery. Selain itu, Chevron juga siap melanjutkan kontraknya, sehingga nantinya ada kewajiban ASR saat penandatanganan kontrak baru. “Kontraknya (Chevron untuk Attaka) habis 2021. Mereka sudah bilang siap akan perpanjang, jadi tak perlu khawatir,” paparnya. Namun, apabila nantinya Chevron tak memperpanjang kontrak, maka kewajiban ASR dibebankan pada penerima kontrak berikutnya. Untuk Blok East Kalimantan, Chevron habis kontrak tahun ini, 2018. Kabarnya, Pertamina akan melanjutkannya dengan syarat tidak dibebani dana ASR. Kata Pertamina, perhitungannya jadi tidak ekonomis apabila tanggung jawab restorasi dibebankan kepadanya.

Artikel Terkait

Robotisasi Tambang: Dari Driverless Truck Menuju Tambang Tanpa Manusia

Robotisasi bukan lagi mitos, sudah banyak yang mengimplementasikannya, terutama perusahaan pertambangan besar di dunia. Apakah ini ancaman atau justru kemudahan?

Tambang Emas Ilegal di Pohuwato Longsor, Lima Orang Tewas

Jakarta, TAMBANG – Tambang emas yang diduga ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, mengalami longsor pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 17.30 WITA. Dalam kejadian tersebut, enam orang dilaporkan menjadi korban. Lima orang meninggal dunia, sementara satu lainnya berhasil selamat. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan pengamanan

Demi Tingkatkan Kualitas Layanan, PGN Sempurnakan Fitur PGN Mobile

Jakarta,TAMBANG,- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyempurnaan aplikasi PGN Mobile yang kini hadir dengan tampilan baru serta berbagai fitur yang semakin lengkap untuk mendukung kebutuhan pelanggan GasKita. “Penyempurnaan

Kementerian ESDM Bukukan PNBP Rp96,26 Triliun hingga Juli 2026

Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp96,26 triliun hingga Juli 2026. Capaian ini setara 70,69 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp136,18 triliun. "Peningkatan penerimaan harus tetap dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta memperhatikan keberlanjutan pengelolaan