Tambang Today

Pemerintah Belum Pastikan Dana ASR Milik Chevron

Muflihun Hidayat

02 Mar 2018 — 1 min read

Sekretaris Dirjen Migas Kementerian ESDM, Susyanto saat konferensi pers, Kamis (1/3)

Jakarta, TAMBANG – Sekretaris Dirjen Migas Kementerian ESDM, Susyanto mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan soal dana pemulihan tambang (Abandonment and Site Restoration/ASR) di blok East Kalimantan dan Attaka, yang dioperatori oleh Chevron Indonesia. “Memang Attaka dan East Kalimantan belum ada (keputusan ASR) kelihatannya,” kata Susyanto di kantornya, Kamis (1/3). Hal ini berbeda dengan British Petroleum (BP), sambung Susyanto, perusahaan asal Inggris itu secara sukarela mengeluarkan dana ASR untuk merestorasi lingkungan di blok yang digarapnya. “Kewajiban ASR itu kan ada di PP (Peraturan Pemerintah) 35/2004, jadi kontraktor lama sebelum itu tidak punya tanggung jawab ASR,” tegas Susyanto. Meski demikian, saat PP tersebut disosialisasikan, pihaknya sudah mengundang seluruh kontraktor lama. Sebagian dari mereka setuju untuk menyesuaikan kewajiban dengan iuran ASR, termasuk BP. Sementara salah satu perusahaan yang tak mau bayar ASR yaitu Chevron. Menurut Chevron, dalam perjanjian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelum terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, tidak menyebut ASR. Sehingga pihaknya tak berkewajiban iuran ASR. Susyanto tak khawatir soal itu, sebab dalam KKKS sudah ada aturan semacam dana restorasi dalam cost recovery. Selain itu, Chevron juga siap melanjutkan kontraknya, sehingga nantinya ada kewajiban ASR saat penandatanganan kontrak baru. “Kontraknya (Chevron untuk Attaka) habis 2021. Mereka sudah bilang siap akan perpanjang, jadi tak perlu khawatir,” paparnya. Namun, apabila nantinya Chevron tak memperpanjang kontrak, maka kewajiban ASR dibebankan pada penerima kontrak berikutnya. Untuk Blok East Kalimantan, Chevron habis kontrak tahun ini, 2018. Kabarnya, Pertamina akan melanjutkannya dengan syarat tidak dibebani dana ASR. Kata Pertamina, perhitungannya jadi tidak ekonomis apabila tanggung jawab restorasi dibebankan kepadanya.

Artikel Terkait

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa