Event

Pefindo : Obligasi pertambangan masih sulit

Fahmi Adam

03 Okt 2016

Jakarta – TAMBANG. Peringkat untuk obligasi di sektor pertambangan masih sulit. Apalagi harga komoditas bergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Direktur utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Salyadi Saputra memisalkan, jika harga komoditas sedang naik pun tidak bisa serta merta nembuat peringkat obligasinya naik. Kecuali komoditas yang cenderung lebih tahan tekanan misalnya CPO. “Obligasi korporasi masih kurang, padahal ini salah satu cara mendapat dana segar selain ke perbankan,” ujarnya saat workshop wartawan pasar modal 2016 di Bali, jum’at (30/9). Hal ini juga diikuti dengan masih minimnya minat pembelian obligasi. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 19 agustus 2016, penerbitan obligasi korporasi didominasi oleh sektor keuangan, sementara infrastruktur, utilitas, transportasi, termasuk pertambangan hanya mewakili <10% pada 2016. Investor potensial seperti dana pensiun, asuransi, manajer investasi pun merasa mempunyai batasan untuk membeli obligasi. Dana pensiun hanya bisa menginvestasikan dananya maksimal 20%. Padahal penerbitan obligasi di luar negeri bisa mencapai 80%. Hal ini dikarenakan perusahaan bisa memilih, antara mendapatkan dana dari perbankan atau obligasi. Sedangkan perbankan di Indonesia dirasakan Salyadi masih diatas angin dengan memberikan suku bunga yang tinggi dengan keterbatasan investor dalam membeli obligasi. Salyadi menjelaskan jika investasi pada obligasi proyek juga tidak kalah dengan investasi di sektor perbankan maupun jasa keuangan. Dengan investasi di obligasi proyek, akan mendapatkan imbal hasil yang tetap dan jangka panjang, underlying dengan bisnis yang lebih stabil dengan persaingan minimal, misalnya jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan laut/udara. Selain itu pemerintah biasanya juga berkepentingan atas proyek yang dibiayai dengan memberikan konsesi. Obligasi proyek di negara lain sering melibatkan skema penjaminan dari pemerintah. Arus kas juga diproteksi dari sponsor.

Artikel Terkait

Soal Afiliasi-Anak Usaha Jasa Tambang Wajib Kantongi Izin Menteri, ASPINDO Soroti Isu Transfer Pricing

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menilai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam jasa

Izin Lingkungan Baru Tambang Dairi: Perbaikan Teknis, bukan Pengabaian Putusan

Jakarta, TAMBANG - Sungguh menarik mencermati berita Tempo berjudul “Warga Gugat Izin Tambang yang Dihidupkan Lagi di Dairi” (16 September 2026) dan berita sejenis di media-media lain. Betapa tidak, berita tersebut memaparkan gugatan sebagian kecil warga Kabupaten Dairi terhadap izin lingkungan hidup baru PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang

Bangun Gudang di Osowilangun Surabaya, CKB Perkuat Konektivitas Industri hingga Indonesia Timur

Jakarta, TAMBANG — PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) menghadirkan fasilitas pergudangan terintegrasi di Osowilangun, Surabaya. Aksi ini sebagai penghubung bagi industri logistik di Jawa Timur, dan konektivitas penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. “Fasilitas Osowilangun bukan sekadar ruang gudang. Fasilitas ini merupakan simpul yang menghubungkan kebutuhan industri Jawa Timur

Kembangkan Inovasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, PTBA Raih Apresiasi Waste4Change

Jakarta, TAMBANG — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, meraih apresiasi dari Waste4Change melalui kategori Strategic Partnership & Innovation Award atas inisiatif dalam proyek Jasa Konsultan Studi Pendahuluan dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Apresiasi tersebut diberikan dalam