Patokan Harga Listrik IPP Naik 25 Persen

Patokan Harga Listrik IPP Naik 25 Persen

Jakarta-TAMBANG. Pemerintah menyiapkan patokan harga pembelian tertinggi tenaga listrik melalui Independent Power Producer (IPP) sebesar 25% lebih tinggi dari harga sebelumnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan infrastruktur merupakan salah satu hambatan melajunya pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun ke depan, infrastruktur pembangkit tenaga listrik ditargetkan bertambah 35 ribu MW dari proyek-proyek PLN dan swasta.

“Berkali-kali saya sampaikan kita butuh listrik. Bagaimana mempercepat itu? Sederhana saja, tidak usah tender. Kita tentukan saja harganya siapa yang mau ikut harga ini, siapa yang mau ikut ini silakan, siapa yang tidak mau ikut ya minta maaf,” kata JK, Kamis (29/1).

JK memastikan harga yang dipatok pemerintah dalam pembelian listrik dari IPP didesain untuk menguntungkan swasta.

“Rata-rata harga listrik itu 25% di atas harga lama, itu pasti. Kalau turun, kasih tahu yang mana pasti akan naik sehingga saya yakin itu akan baik,” ujarnya.

Selain menaikkan harga patokan pembelian IPP, pemerintah juga akan merevisi perizinan investasi pembangkit listrik.

Dalam peresmian Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memangkas 52 izin dan waktu 930 hari yang dibutuhkan untuk mengurus izin pembangkit listrik.

Sementara itu, BKPM mencatat sebanyak 9 perusahaan telah mengajukan permohonan pendirian pembangkit listrik. Investor tersebut berasal dari domestik dan internasional, termasuk dari Jepang.

Peraturan turunan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 3/2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA Oleh PT PLN (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung.

Regulasi tersebut mengatur harga patokan tertinggi pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang berkapasitas 100 MW ditetapkan sebesar US$8,209 cent /Kilowatt hour (kWh), dari PLTU Non Mulut Tambang US$8,34/kWh, dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) US$7,31 cent/kWh, dan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) US$8 cent/kWh.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin