Umum

Pakar CSR : Tertibkan Pengeboran Minyak Illegal Harus Paralel Dengan Kegiatan CSR

Egenius Soda

15 Des 2017 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. PT Pertamina (Persero) lewat anak usahanya PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi tengah mendorong penertiban aktivitas pengeboran minyak illegal. Ada harapan agar upaya tersebut dibarengi dengan kegiatan CSR yang membantu peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk hal ini, Pemerintah perlu mengambil peran bersama perusahaan Risna Resnawaty, pakar CSR, menilai sosialisasi bahaya pengeboran minyak secara liar harus paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Persoalan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Setiap pemangku kepentingan terkait harus ambil bagian dalam pelaksanan tanggungjawab terhadap masyarakat. “Pemerintah dalam hal ini harus mengambil inisiatif terbesar. Mengapa pemerintah, sebab penanggungjawab pelaksanaan pembangunan adalah pemerintah. Sementara perusahaan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya,” ujar Risna yang juga Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung. Menurut Risna, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menstabilkan kondisi masyarakat dengan melakukan perencanaan pengembangan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan pengeboran minyak ilegal. Langkah kedua, implemntasi dengan melibatkan perusahaan. “Intinya, desain pembangunan dan inisiatif harus dibuat oleh pemerintah,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada 21 November 2017, Polres Musi Banyuasin dibantu oleh SKK Migas, Pertamina EP Asset 1 Field Ramba (unit operasional PT Pertamina EP), Satpol PP Muba, Kodim Muba, dan Dinas ESDM Sumatera Selatan, menutup 20 sumur minyak milik negara di Mangunjaya, Kecamatan Babattoman, salah satu wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Field Ramba. Namun, penutupan sumur tersebut mendapat tentangan oknum penambang liar yang tak mau sumurnya ditutup dan stagger (alat bantu untuk mengebor sumur) dirobohkan. Bahkan, sehari setelah penutupan, dua sumur dirusak/dibuka kembali oleh penambang liar. Mereka bahkan menuntut ganti rugi atas modal yang dikeluarkan untuk menambang sumur di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Field Ramba, selain meminta legalisasi atas kegiatan penambangan.

Artikel Terkait

Soal Afiliasi-Anak Usaha Jasa Tambang Wajib Kantongi Izin Menteri, ASPINDO Soroti Isu Transfer Pricing

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menilai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam jasa

Izin Lingkungan Baru Tambang Dairi: Perbaikan Teknis, bukan Pengabaian Putusan

Jakarta, TAMBANG - Sungguh menarik mencermati berita Tempo berjudul “Warga Gugat Izin Tambang yang Dihidupkan Lagi di Dairi” (16 September 2026) dan berita sejenis di media-media lain. Betapa tidak, berita tersebut memaparkan gugatan sebagian kecil warga Kabupaten Dairi terhadap izin lingkungan hidup baru PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang

Bangun Gudang di Osowilangun Surabaya, CKB Perkuat Konektivitas Industri hingga Indonesia Timur

Jakarta, TAMBANG — PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) menghadirkan fasilitas pergudangan terintegrasi di Osowilangun, Surabaya. Aksi ini sebagai penghubung bagi industri logistik di Jawa Timur, dan konektivitas penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. “Fasilitas Osowilangun bukan sekadar ruang gudang. Fasilitas ini merupakan simpul yang menghubungkan kebutuhan industri Jawa Timur

Kembangkan Inovasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, PTBA Raih Apresiasi Waste4Change

Jakarta, TAMBANG — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, meraih apresiasi dari Waste4Change melalui kategori Strategic Partnership & Innovation Award atas inisiatif dalam proyek Jasa Konsultan Studi Pendahuluan dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Apresiasi tersebut diberikan dalam