Menteri Jonan Restui Pelabuhan Khusus Batu Bara

Menteri Jonan Restui Pelabuhan Khusus Batu Bara

Jakarta-TAMBANG. Rencana pemerintah untuk menata ekspor batu bara dengan penyediaan 14 pelabuhan khusus tampaknya akan terlaksana. Pasalnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah memberi sinyal akan menyetujui pembangunan yang diusulkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menteri Jonan mengaku siap menerbitkan izin pembangunan pelabuhan yang dipercaya dapat menekan jumlah ekspor ilegal batu bara sebanyak 60 juta ton per tahun. “Tinggal diajukan saja izinnya karena itu kan yang mengerjakan swasta. Saya juga sudah sampaikan hal itu ke Kementerian ESDM,” ujar Jonan usai mengikuti rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12).

Direktur Jenderal Minerba, R Sukhyar mengatakan, pemerintah menemukan praktik transhipment atau alih muatan di tengah laut untuk kemudian dibawa keluar negeri seperti yang dijumpai di industri perikanan.

“Perkiraan kami sekitar 50 juta-60 juta ton batu bara per tahun diekspor secara ilegal sebab belum adanya aturan pemakaian pelabuhan ekspor batubara,” ujar Sukhyar.

Menurut Sukhyar, praktik pengapalan batu bara banyak yang dilakukan di tengah laut dengan cara alih muatan dari tongkang ke kapal pengangkut (vessel) dan sangat sulit diawasi. Untuk meminimalisir kegiatan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan kegiatan ekspor yang dilakukan dengan alih muatan di tengah laut sebagai kegiatan melanggar hukum.

Mulai 1 Oktober 2014 ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara. “Ekspor hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan induk ekspor batu bara sehingga pemerintah bisa mengawasi ekspor. Pemerintah juga akan menerbitkan peraturan yang melarang dilakukannya alih muatan batu bara di tengah laut,” kata Sukhyar.

Mantan Kepala Badan Geologi itu meyakini, upaya revitalisasi keempat belas pelabuhan menjadi pelabuhan utama ekspor batu bara dapat menekan praktik ekspor batubara ilegal.

Artikel Terkait

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai

By Rian Wahyuddin
Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

By Rian Wahyuddin
Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional,  PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC).  Dijelaskan pula bahwa

By Egenius Soda