Jakarta-TAMBANG. Rencana pemerintah untuk menata ekspor batu bara dengan penyediaan 14 pelabuhan khusus tampaknya akan terlaksana. Pasalnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah memberi sinyal akan menyetujui pembangunan yang diusulkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri Jonan mengaku siap menerbitkan izin pembangunan pelabuhan yang dipercaya dapat menekan jumlah ekspor ilegal batu bara sebanyak 60 juta ton per tahun. “Tinggal diajukan saja izinnya karena itu kan yang mengerjakan swasta. Saya juga sudah sampaikan hal itu ke Kementerian ESDM,” ujar Jonan usai mengikuti rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/12).
Direktur Jenderal Minerba, R Sukhyar mengatakan, pemerintah menemukan praktik transhipment atau alih muatan di tengah laut untuk kemudian dibawa keluar negeri seperti yang dijumpai di industri perikanan.
“Perkiraan kami sekitar 50 juta-60 juta ton batu bara per tahun diekspor secara ilegal sebab belum adanya aturan pemakaian pelabuhan ekspor batubara,” ujar Sukhyar.
Menurut Sukhyar, praktik pengapalan batu bara banyak yang dilakukan di tengah laut dengan cara alih muatan dari tongkang ke kapal pengangkut (vessel) dan sangat sulit diawasi. Untuk meminimalisir kegiatan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan kegiatan ekspor yang dilakukan dengan alih muatan di tengah laut sebagai kegiatan melanggar hukum.
Mulai 1 Oktober 2014 ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara. “Ekspor hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan induk ekspor batu bara sehingga pemerintah bisa mengawasi ekspor. Pemerintah juga akan menerbitkan peraturan yang melarang dilakukannya alih muatan batu bara di tengah laut,” kata Sukhyar.
Mantan Kepala Badan Geologi itu meyakini, upaya revitalisasi keempat belas pelabuhan menjadi pelabuhan utama ekspor batu bara dapat menekan praktik ekspor batubara ilegal.
