Jakarta,TAMBANG,-Pemerintah kembali menegaskan komitmen untuk mencapai net zero emission di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat menerima kunjungan Y.M. Alok Sharma, COP 26 President Designate Pemerintah UK dan Owen Jenkins, Duta Besar UK untuk Indonesia dan Timor Timur.
Menteri Arifin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Langkah konkrit yang dilakukan diantaranya menyusun beberapa strategi, di antaranya mandatori biodiesel, co-firing PLTU, pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, termasukan yang berbasis hayati. Juga pemanfaatan non listrik/non biufuel seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas.
Saat ini jelas Menteri Arifin, Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun komitmen net zero emission Indonesia. Secara khusus program penurunan emisi di bidang pembangkit ketenagalistrikan.
“Implementasi program tersebut antara lain melalui penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU ) sebanyak 53 GW antara tahun 2025- 2045,” ujar Menteri Arifin.
Mendapatkan penjelasan tersebut, Mr. Alok Sharma mengapresiasi inisiatif Kementerian ESDM untuk mendukung pencapaian target net zero emission dan berharap bahwa Pemerintah Indonesia dapat segera secara resmi mengumumkan komitmen net zero emissionnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang menyusun Grand Strategy Energy untuk pengembangan sektor energi untuk mencapai target ideal dalam hal ketahanan energi, bauran energi, dan pengurangan emisi.
Grand Strategy menekankan strategi untuk memenuhi permintaan energi nasional, guna meningkatkan neraca perdagangan, serta mengembangkan infrastruktur energi. Salah satu targetnya adalah mempercepat penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas tambahan sekitar 38 GW pada 2035, di mana Solar PV diprioritaskan mengingat biaya investasinya yang relatif lebih murah dan durasi pemasangan yang singkat.
Sebagai informasi, selain kunjungan ke Kementerian ESDM, selama di Indonesia, President Designate COP 26 juga akan melakukan kunjungan ke beberapa menteri terkait lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaan COP 26 di Glassgow pada akhir tahun 2021 mendatang.
