Masuk Daftar
Tambang Today

Menteri ESDM: RUU Minerba Harus Penuhi Lima Prinsip Dasar

rahma sari

rahma sari

— 2 min read
KEN
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang akan segera diproses oleh Panitia Kerja (Panja) Revisi RUU Minerba DPR RI hendaknya memenuhi lima prinsip dasar.   Arifin menjelaskan lima prinsip tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, tidak terjadinya kelangkaan sumberdaya, pencegahan degradasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.   “Agar pengelolaan minerba dapat dilakukan secara optimal dan berkeadilan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka beberapa prinsip yang perlu menjadi dasar dalam Rancangan Undang-Undang Minerba,” ujar Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI Terkait Usulan Revisi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, di Jakarta, Kamis (13/2).   Dalam RUU Minerba ini Arifin menambahkan, akan membahas 13 isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:  
  1. Penyelesaian permasalahan antar sektor
 
  1. Penguatan konsep wilayah pertambangan
 
  1. Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah
 
  1. Mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit batubara
 
  1. Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan
 
  1. Luas wilayah perizinan pertambangan
 
  1. Jangka waktu IUP/IUPK
 
  1. Mengakomodir putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014
 
  1. Penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda
 
  1. Penguatan peran BUMN
 
  1. Kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK
 
  1. Izin usaha pertambangan rakyat
 
  1. Tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional
  Seperti diketahui, RUU Minerba telah melewati proses yang panjang sejak tanggal 11 April 2018 melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden mengenai penyampaian Draft RUU Minerba. Hingga tanggal 27 Januari 2020 Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, meminta nama-nama yang menjadi Wakil Pemerintah dalam Pembahasan dengan Panja DPR RI yang hari ini disahkan keanggotaannya.   Sementara, mengenai keanggotan Panja RUU Minerba ini, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, Panja RUU Minerba yang terdiri dari unsur DPR dan Pemerintah sudah sah ditetapkan hari ini.   “Panja yang RUU Minerba yang sudah ditetap terdiri dari unsur DPR sebanyak 20 anggota, dan 60 dari unsur Pemerintah yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum Dan HAM,” jelas Sugeng.   Lebih lanjut Sugeng mengungkapkan pada Senin mendatang anggota Panja akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sudah dikumpulkan oleh DPR dan Pemerintah.   “Kita akan bekerja secara simultan dengan pembahasan omnibus law agar terjadi sinergi, tidak ada pasal-pasal di UU Minerba yang bertentangan dengan Omnibus Law,” lanjut Sugeng.  

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin