Masela: Jokowi Ditekan Kubu Nasionalis
JAKARTA, TAMBANG. PENOLAKAN Presiden Jokowi terhadap rencana konsorsium Shell-Inpex yang akan membangun pabrik LNG terapung di tengah laut, dinilai sebagai kemenangan kubu nasionalis. Koran The Australian, dalam terbitannya kemarin menulis, keputusan Jokowi agar pabrik pengolahan Masela dibangun di darat semakin mempertegas peran kelompok nasionalis di Indonesia, negara dengan perputaran ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Padahal, investasi di sektor migas saat ini tengah merosot akibat rendahnya harga minyak dan gas.
Inpex dan Shell seperti terkaget-kaget ketika mendengar keputusan Presiden Jokowi yang memerintahkan agar pabrik pengolah gas itu dibangun di darat, demi pengembangan kawasan di area sekitar Laut Arafura.
Bila rencana itu dilaksanakan, Inpex harus membangun jaringan pipa penyalur gas sepanjang 600 kilometer. Investasinya harus bertambah US$ 7,5 miliar.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, konsorsium Inpex dan Shell memerlukan waktu untuk mengevaluasi pilihannya, dan tidak punya rencana untuk menarik diri dari proyek Masela.
‘’Tapi kami sampaikan ke mereka, jangan terlalu lama mengambil keputusan,’’ tutur Sudirman.
Sudirman Said, demikian pula SKK Migas, mendukung rencana pengembangan pabrik LNG di tengah laut. Tetapi akhir tahun lalu muncul tekanan dari Menko Maritim Rizal Ramli, yang menyatakan bahwa pabrik LNG itu seyogyanya dibangun di darat. Saran ini rupanya yang diterima Jokowi.
Seorang ahli perminyakan yang banyak mengetahui rencana pengembangan Blok Masela menuturkan kepada TAMBANG, pembangunan pabrik pengolah di darat membuat ongkos yang dikeluarkan investor membengkak. ”Gas yang didapat dari dasar laut harus diolah dulu di tengah laut. Gampangnya, harus dimurnikan dari kondensat, sebelum didorong dengan pompa ke pabrik pengolah di darat yang jaraknya 600 kilometer,” katanya.
Tanpa pemurnian, gas akan membeku menjadi lilin pada suhu 16 derajat Celsius. Setelah itu dengan pipa khusus yang tahan korosi, gas didorong. ”Mendorong gas sejauh 600 kilometer itu butuh peralatan dan teknologi khusus. Biayanya mahal,” katanya.
Ahli energi itu menilai, penolakan Jokowi ini merupakan pertanda adanya tekanan kubu nasionalis terhadap industri migas di Indonesia, yang saat ini masih dipimpin oleh kelompok asing, seperti Chevron dan Total. Keberadaan mereka sangat penting, di tengah iklim investasi minyak dan gas di seluruh dunia yang terus saja merosot.
Indonesia merupakan pengekspor LNG terbesar di dunia, satu dekade lalu. Akibat jumlah penduduk yang terus saja membengkak, plus naiknya kebutuhan dari sektor listrik dan industri, Indonesia bisa menjadi pengimpor neto LNG, dalam waktu dekat.
Sumber foto: ksp.go.id
