Kelistrikan

Listrik di Pulau Terluar Jadi Tanggung Jawab Penuh PLN

Fahmi Adam

19 Jun 2015 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan sepenuhnya pengadaan listrik di pulau terluar dan daerah perbatasan ke PT PLN (Persero). Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Alihuddin Sitompul mengatakan pihaknya hanya menjadi pengawas dari program tersebut. Segala urusan pendanaan dan teknis di lapangan sudah jadi otoritas PLN. PLN kabarnya sudah melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan penyedian genset yang akan dipakai di 49 titik pulau terluar dan daerah perbatasan. Total kapasitasnya mencapai lebih kurang 67,8 MW. Penggunaan genset, kata Ali, paling strategis karena PLN dituntut untuk segera menyelesaikan seluruh proyek itu sebelum 17 Agustus 2015. “Itukan perintah RI 1 ya bagaimana pun harus dilaksanakan. Saya sendiri kurang yakin akan bisa selesai semua tapi sepengetahuan saya sudah ada beberapa daerah yang mulai siap,” kata Ali kepada Majalah TAMBANG, Jumat (19/6). Ali memaklumi apabila target di 49 titik terluar dan perbatasan tidak dapat tercapai semua secara bersamaan. Jarak yang jauh dan cuaca ekstrim seringkali menjadi kendala pengoperasian pembangkit listrik tenaga disel tersebut. Apabila ombak sedang tinggi, pemasok BBM akan kesulitan mencapai lokasi dan berdampak pada operasional pembangkit. Untuk menghindari masalah seperti itu, Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE juga merancang program PLTS yang akan menjadi alternatif pembangkit disel. Di setiap titik yang akan dipasang pembangkit disel, pemerintah akan memasang PLTS berkapasitas sekitar 100 kilowatt hingga 300 kilowatt. “Sudah kami siapkan program itu sejak saya masih di EBTKE. Dananya dari APBN dengan total mencapai Rp 750 miliar,” ungkap Ali yang sebelumnya menjabat Direktur Aneka Energi Terbarukan. Sayang, operasional PLTS juga belum bisa terlaksana karena menunggu pembangkit disel lebih dulu beroperasi. PLTS hanya bisa dipasang apabila lokasi genset sudah ditentukan. Padahal waktu pemasangannya terbilang singkat, hanya tiga bulan. Jika berhasil PLTS ini akan menjadi penyangga kebutuhan listrik pada beban puncak di malam hari, sementara disel hanya beroperasi di siang hari. Selain PLTS, Ali memaparkan, ke depannya pemerintah akan mendorong PLN untuk menggunakan biodisel sebagai pengganti BBM untuk mengoptimalkan industri biodisel nasional.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Komitmen Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup. Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik. Kepercayaan

Dukung IMERC 2026, MSA Indonesia Perkuat Kolaborasi Keselamatan di Industri Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,- Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di industri pertambangan terus mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 yang mempertemukan 24 Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan pertambangan dan industri di Indonesia serta Australia. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar