Jakarta-TAMBANG. Pemerintah terus menggenjot segala upaya untuk merealisasikan secepat mungkin program pembangunan pembangkit 35 ribu MW dalam lima tahun ke depan. Bahkan pasca pertemuan terakhir dengan perusahaan swasta (IPP), pemerintah merevisi keterlibatan swasta dalam program itu sebesar 30 ribu MW, sementara sisanya akan ditangani PT PLN(Persero).
Atas putusan itu banyak pihak akhirnya bertanya berapa prosentase keterlibatan investor asing di program itu. Campur tangan asing ditakutkan akan mengambil kedaulatan negara atas penguasaan infrastruktur listrik di dalam negeri. Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembanguan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN), Agung Wicaksono mengatakan keterlibatan asing tidak dapat dihindari.
Dia juga tidak bisa memastikan berapa prosentase penguasaan investor asing dalam progam 35 ribu MW. Pendekatan yang dipakai pemerintah menurutnya adalah proyek mana yang signifikan dan besar, maka perusahaan yang masuk harus yang secara finansial dan teknis cukup kredibel meskipun itu asing. Namun menurutnya perusahaan nasional tetap harus dilibatkan dan memegang kontrol secara penuh.
“Dalam pelaksanaannya, seperti PLTU Batang, investor asing tidak bisa mengerjakan sendiri, pasti selalu dengan perusahaan nasional. Mereka harus memastikan ada transfer teknologi, kedua ada keterlibatan komponen dan tenaga kerja Indonesia secara optimal,” kata Agung kepada Majalah TAMBANG, Senin (21/9).
Agung mengakui kasus yang terjadi pada PLTU di Buleleng, Bali kemarin sebagai pelajaran besar. Peresmian proyek itu sempat menarik perhatian lantaran hampir semua pekerja dan komponen PLTU berasal dari Cina, bahkan bahasa yang dipakai dalam upacara peresmian menggunakan bahasa Cina.
“Nah seperti itu yang kami ingin perbaiki dan hindari. Kita tidak bisa menafikan bahwa pada proyek besar keterlibatan asing itu ada namun yang terpenting adalah memastikan rekan kerja dari perusahaan lokal berperan besar,” ungkapnya.
Dari 35 ribu MW, hingga Desember 2015, PLN punya target menyelesaikan PPA dan konstruksi mencapai 13.497 MW. Semua target ini, kata Agung signifikan dan sudah dilaporkan PLN kepada UP3KN. “Untuk menentukan apakah 35 ribu MW bisa tepat waktu atau tidak, salah satunya ditentukan oleh kemajuan proyek ini.”
