Kelistrikan

Kendala Investor Listrik Masih di Perizinan dan Kepastian Hukum

Fahmi Adam

02 Jul 2015 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Dalam lima tahun ke depan pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk menyelesaikan masalah klasik yang setiap kali melanda investor di sektor ketenagalistrikan yakni perizinan dan kepastian hukum. Chief Operating Officer Temporary Power Business Sewatama, Edi Prayitno Hirsam mengatakan dua pokok persoalan itu selalu membuat investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaku usaha seringkali menemui kendala benturan regulasi antara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan aturan pemerintah daerah. Kedua pihak itu, kata Edi, harus sesering mungkin duduk bersama untuk mengurangi kendala birokratis yang bisa memperlambat target pembangunan fasilitas pembangkit listrik. “Makanya tadi saya kemukakan kalau swasta dan pemerintah berada di satu sisi, harusnya hal ini (birokrasi) bisa diwadahi dalam satu kesepakatan. Diharapkan itu bisa mengatasi kesulitan, jangan sampai peraturan ini masih bertabrakan dengan peraturan lain,” ungkap Edi di Jakarta, Kamis (02/07). Sementara itu pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa selain perizinan dan kepastian hukum, kemampuan swasta untuk mendanai proyek ketenagalistrikan. Perbankan nasional memang harus mengakomodir proyek yang masih layak diberikan pinjaman namun pemerintah juga mesti jeli melihat apakah swasta yang berinvestasi memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan proyek tersebut. “Perlu diselidiki juga apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk melaksanakan proyek itu. Jangan sampai ujung-ujungnya jadi kredit macet,” kata Fabby. Terkait hal itu, Edi memaparkan bahwa selama swasta bisa mengakses sumber pendanaan yang kompetitif, persoalan modal akan terselesaikan dengan sendirinya. Justru pemerintah harus terlibat aktif menjamin investasi yang mereka tanam dapat kembali sesuai rentang waktu yang telah direncanakan. “Kalau ada penjaminan pengembalian investasi tentu membicarakan bagaimana tarif listrik yang telah disepakati dalam PPA bisa mengakomodasi itu. Faktor itu penting karena ongkos operasional seringkali berubah, jika tarif sudah dipatok tentu kami akan kesulitan. Pemerintah harus memperhitungkan ini.”

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Komitmen Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup. Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik. Kepercayaan

Dukung IMERC 2026, MSA Indonesia Perkuat Kolaborasi Keselamatan di Industri Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,- Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di industri pertambangan terus mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 yang mempertemukan 24 Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan pertambangan dan industri di Indonesia serta Australia. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar