Kelistrikan

Kendala Investor Listrik Masih di Perizinan dan Kepastian Hukum

Fahmi Adam

02 Jul 2015 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Dalam lima tahun ke depan pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk menyelesaikan masalah klasik yang setiap kali melanda investor di sektor ketenagalistrikan yakni perizinan dan kepastian hukum. Chief Operating Officer Temporary Power Business Sewatama, Edi Prayitno Hirsam mengatakan dua pokok persoalan itu selalu membuat investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pelaku usaha seringkali menemui kendala benturan regulasi antara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan aturan pemerintah daerah. Kedua pihak itu, kata Edi, harus sesering mungkin duduk bersama untuk mengurangi kendala birokratis yang bisa memperlambat target pembangunan fasilitas pembangkit listrik. “Makanya tadi saya kemukakan kalau swasta dan pemerintah berada di satu sisi, harusnya hal ini (birokrasi) bisa diwadahi dalam satu kesepakatan. Diharapkan itu bisa mengatasi kesulitan, jangan sampai peraturan ini masih bertabrakan dengan peraturan lain,” ungkap Edi di Jakarta, Kamis (02/07). Sementara itu pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa selain perizinan dan kepastian hukum, kemampuan swasta untuk mendanai proyek ketenagalistrikan. Perbankan nasional memang harus mengakomodir proyek yang masih layak diberikan pinjaman namun pemerintah juga mesti jeli melihat apakah swasta yang berinvestasi memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan proyek tersebut. “Perlu diselidiki juga apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk melaksanakan proyek itu. Jangan sampai ujung-ujungnya jadi kredit macet,” kata Fabby. Terkait hal itu, Edi memaparkan bahwa selama swasta bisa mengakses sumber pendanaan yang kompetitif, persoalan modal akan terselesaikan dengan sendirinya. Justru pemerintah harus terlibat aktif menjamin investasi yang mereka tanam dapat kembali sesuai rentang waktu yang telah direncanakan. “Kalau ada penjaminan pengembalian investasi tentu membicarakan bagaimana tarif listrik yang telah disepakati dalam PPA bisa mengakomodasi itu. Faktor itu penting karena ongkos operasional seringkali berubah, jika tarif sudah dipatok tentu kami akan kesulitan. Pemerintah harus memperhitungkan ini.”

Artikel Terkait

Tim Patroli PHM Berhasil Selamatkan Enam Awak Kapal Masyarakat yang Tenggelam di Perairan Mahakam

Jakarta,TAMBANG,-Aksi kemanusian kembali dilakukan Tim patroli keamanan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Kali ini mereka berhasil menyelamatkan enam awak kapal masyarakat setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Selasa (1/9/2026). Untuk diketahui, Kapal masyarakat

Maknai Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Infrastruktur Energi

Jakarta,TAMBANG,- Memaknai Hari Pelanggan Nasional 2026, PT Pertamina Gas (Pertagas), meneguhkan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas layanan dan keandalan infrastruktur energi. Hal ini semakin penting di tengah kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis. Komitmen dari Subholding Gas Pertamina diantaranta tercermin dari Customer Satisfaction Index (CSI) Pertagas tahun 2026 yang mencapai

Agincourt Resources Kembali Gelar OlympiAR 2026, Kompetisi Geosains Nasional bagi Mahasiswa

Jakarta,TAMBANG,- Pengelola Tambang Emas Martabe, PT Agincourt Resources (PTAR) bersama Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) kembali menyelenggarakan Olympiade Agincourt Resources (OlympiAR) 2026. Pembukaan ajang dua tahunan ini dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jumat (4/9). Pembukaan OlympiAR 2026 dihadiri sekitar 500 mahasiswa dari berbagai universitas. Tahun ini

International Hardware Fair Indonesia Kembali Hadir untuk Edisi Kedua, Dibuka 24–27 September 2026 di NICE PIK 2

International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia) kembali hadir untuk edisi keduanya pada September ini, melanjutkan kesuksesan debutnya yang mencatat lebih dari 13.000 pengunjung dari 49 negara serta lebih dari 480 exhibitor dari 32 negara pada 2025.