Kementerian BUMN Bentuk Komite Konsolidasi BUMN Tambang
JAKARTA, TAMBANG. SEUSAI bertemu Presiden Joko Widodo, kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dua BUMN yang tahun ini diprioritaskan untuk dibentuk induknya adalah BUMN sektor konstruksi dan tambang. BUMN konstruksi didahulukan, untuk memberikan tambahan kemampuan pendanaan untuk membangun jalan tol di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kami akan konsentrasikan lebih dulu ke yang membangun jalan tol. Karena memang kita membutuhkan betul pembiayaan untuk pembangunan jalan tol di Sumatera, Kalimantan, di Jawa sendiri, begitu juga di Sulawesi,” katanya di komplek Istana Kepresidenan, Senin (29/2/2016) kemarin.
BUMN yang saat ini mengelola proyek jalan tol, antara lain, PT Hutama Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya Tbk. Pembentukan holding diharapkan dapat memperkuat permodalan sehingga BUMN nantinya tidak perlu bergantung dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seusai rapat itu mengatakan, pembentukan holding prioritas tahun ini diutamakan bagi sektor yang paling mudah dilakukan. Basuki mengatakan, ada enam holding yang bakal dikaji untuk didahulukan, yakni holding BUMN energi, jalan tol, pertambangan, perbankan, jasa konstruksi dan rekayasa serta perumahan.
Menurut Rini Soemarno, pembentukan induk BUMN tambang diharapkan juga selesai tahun ini. Saat ini, pemerintah memiliki sejumlah BUMN tambang, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang, Tbk., PT Timah, Tbk., dan PT Bukit Asam, Tbk.
Untuk mewujudkan induk BUMN tambang, saat ini Kementerian BUMN telah membentuk Tim Konsolidasi Sinergi BUMN. Dalam Komite Konsolidasi ini ada yang disebut Komite Eksekutif yang diketuai oleh Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Hari Sampurno.
Menurut Fajar Hari Sampurno, sebetulnya di masa lalu Kementerian BUMN sudah mengupayakan pembentukan holding BUMN, antara lain dengan mengundang tujuh konsultan ternama untuk membuat kajian terkait hal ini. Sayangnya, ketika proses ini sedang berjalan, pemerintahan berganti dan kemudian ada krisis. Akhirnya konsep yang dibuat para konsultan itu tidak berjalan.
Kini, di era Presiden Joko Widodo, pemerintah kembali menggulirkan pentingnya sinergi antar-BUMN, termasuk di sektor pertambangan. Menurut Fajar Hari Sampurno, saat ini sinergi itu memang sangat diperlukan. Ia menunjukkan, masing-masing BUMN tambang memiliki logistik dan rumah sakit. Antam, Bukit Asam, dan Timah masing-masing punya tambang batu bara.
‘’Presiden Joko Widodo setidaknya sudah tiga kali mengatakan BUMN tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri,’’ katanya kepada Majalah TAMBANG. Belajar dari pengalaman masa lalu, untuk pembentukan induk BUMN tambang itu pemerintah membentuk Komoite Konsolidasi. Hingga kini pemerintah masih mengkaji, yang akan dibentuk apakah induk operasional atau yang sekadar bersifat investasi.
