Jakarta, TAMBANG – Hingga 2019, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemban dua tugas utama soal ketenagalistrikan. Yaitu rasio elektrifikasi lebih dari 99 persen dan keterjangkauan tarif listrik.
“Arahan Bapak Presiden ada dua. Satu itu pemeratan kelistrikan di seluruh Indonesia. Kita mencoba sebisa mungkin rasio elektrifikasi itu kalau bisa 99,9 persen di akhir 2019. Akhir tahun lalu 95 persen. Tahun ini mudah-mudahan 97,5 sampai 98 persen,” kata Jonan pada acara Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara 2018-2027 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (22/3).
Kedua, pekerjaan lain yang harus segera diselesaikan Jonan adalah tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat.
“Masyarakat itu harus mampu beli listrik. Kalau ada layanan kelistrikan, terus masyarakat tidak mampu beli listrik akhirnya percuma,” tambah Jonan.
Jonan menekankan prinsip utama pengelolaan energi berpegang pada market driven yaitu menjual listrik berdasarkan kemampuan daya beli konsumen, bukan pada kemampuan biaya produksi.
“PLN dan mitranya harus mulai berpikir customer oriented. Fokusnya harus market driven, tidak lagi production driven,” tegas Jonan.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah sudah memutuskan tarif listrik tidak akan mengalami perubahan selama dua tahun mendatang. Hal ini dilakukan agar menjaga kestabilan daya beli masyarakat.
Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, Jonan menggunakan asas berkeadilan supaya terjadi pemerataan dalam pembangunan dan akses energi.
“(Pengelolaan) Energi sesuai arahan Presiden harus menggunakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Jonan
