Jakarta-TAMBANG. Minggu ini, PT PLN (Persero) memastikan bahwa pembebasan lahan seluas 27 hektare (ha) untuk megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, rampung.
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan persoalan pembebasan lahan PLTU Batang semakin menemukan titik temu. “Sudah selesai (pembebasan lahan). Mudah-mudahan minggu ini sudah ada kabar positif soal PLTU Batang,” ungkapnya usai Rakor di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2).
Sofyan menuturkan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek tersebut adalah dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
“Dengan adanya pertemuan ini, hasil dan solusinya sudah ada. Keputusannya nanti, belum bisa dikatakan,” ujarnya.
Bersamaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menerangkan dalam Undang- undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, negara menjamin pengadaan lahan untuk kepentingan umum kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan BUMN.
“Kalau swasta mampu melakukan pembebasan lahan ya silakan. Jaminannya negara memberikan informasi soal kondisi lahan yang dibutuhkan, dan dimudahkan,” ucap dia.
Kata Sofyan, selain merevisi Perpres Nomor 71 tahun 2012, pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
“Revisi tersebut intinya, proyek yang sedang berjalan tidak harus dimulai dari nol lagi. Kalau ada yang sudah mencapai 30%, 40%, atau 60% dengan revisi ini, proyeknya bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Senada, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah memastikan revisi soal pengadaan tanah untuk mendukung proyek infrastruktur.
“Proyek infrastruktur ini tidak semuanya didanai pemerintah atau BUMN, jadi ada peran swasta. Termasuk tetap melanjutkan pembangunan PLTU Batang,” paparnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menegaskan, target pertama pemerintahan Joko Widodo adalah menuntaskan pembebasan lahan PLTU Batang. Dia berharap proyek pembangunan
pembangkit listrik terbesar itu dapat dimulai Maret 2015.
“Itu target pertama kita, tugas pertama Sofyan Basir. Mudah-mudahan (Maret) karena itu tugas Menteri BUMN ke Direksi PLN untuk menyelesaikan pembebasan lahan di Batang sebab sudah sekian lama, sayang sekali seharusnya sudah setengah jadi,” pungkas dia.
Pembangunan PLTU Batang seharusnya sudah dimulai pada 2012 dan selesai 2016. Namun karena sampai saat ini masih ada 19 hektare lahan yang belum dibebaskan, penyelesaiannya jadi molor dari target.
Waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pembangkit yang diyakini bisa menyelamatkan Pulau Jawa dan Bali dari krisis listrik ini disebabkan oleh kapasitasnya yang sangat besar yaitu 2 x 1.000 megawatt (MW) dan masalah pembebasan lahan yang secara total membutuhkan 226 hektare tersebut.
