Kelistrikan

Ingin Lokasi PLTGU Jawa I Segera Teralisir Lokasinya Harus di luar Lahan Reklamasi

Fahmi Adam

14 Sep 2016 — 2 min read

Jakarta-TAMBANG- Target penuntasan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 berkapasitas 2X 800 megawatt dengan perkiraan investasi US$ 2 miliar berpotensi tidak tercapai pada 2019 akibat kendala lahan. Hal ini karena mayoritas konsorsium perusahaan yang mengajukan proposal dalam tender yang digelar PT PLN (Persero) menjadikan lahan reklamasi sebagai calon lokasi proyek. “Meskipun ada upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik di lahan reklamasi, proses reklamasi juga tidak mudah. Bahkan lebih sulit dan lebih lama dibanding pembebasan tanah,” ungkap Syamsir Abduh, Anggota Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK) Dewan Energi Nasional, di Jakarta. Tender proyek pembangunan PLTGU Jawa 1 diikuti empat perusahaan konsorsium, yakni Mitsubishi-Pembangkitan Jawa Bali-JERA-Rukun Raharja, Adaro-Semb Corporation, Pertamina-Marubeni-Sojits, dan Medco-Kepco-Nebras. Selain Pertamina yang mengajukan lokasi di Cilamaya, Kabupaten Karawang, tiga perusahaan konsorsium lainnya mengajukan lokasi di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi yang sebagian lahan merupakan lahan reklamasi. Sesuai Request For Proposal (RFP) dari PLN yang dibuat oleh konsultan Ernst & Young sebagai kuasa PLN untuk melelang pekerjaan PLTGU Jawa, dengan rencana titik serah listrik bisa dilakukan di dua titik, yaitu Muara Tawar, Bekasi dan Cibatu Baru (dekat dengan Cilamaya), Karawang. Peluang lokasi ini yang sangat menguntungkan bagi konsorsium Pertamina karena bisa menggunakan Cilamaya untuk membangun PLTGU-nya. Sedangkan bagi peserta yang lain bisa membangun PLTGU tersebut di dekat Muara Tawar harus dengan cara mereklamasi pantai Muara Tawar yang sangat tidak mudah dilakukan. Menurut Syamsir, ketersediaan lahan merupakan faktor penting dan mutlak untuk pembangunan pembangkit listrik dan sangat menentukan keberhasilan proyek pembangkit listrik. Penyedian lahan merupakan masalah utama dari delapan masalah pembangunan listrik di Indonesia, khususnya untuk proyek pembangkit 35 ribu megawatt. Tujuh masalah lainnya adalah negosiasi harga, pengadaan, perizinan, kinerja pengembang, manajemen proyek, koordinasi lintas sektor, dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) percepatan pembangunan. Syamsir menambakan jika PLN memilih lokasi PLTGU di lahan reklamasi kemungkinan menghadapi gugatan dari berbagai komponen masyarakat, mulai LSM hingga pemerhati lingkungan, sehingga terkendala dengan upaya mempercepat penyelesaian pembangunan pembangkit. “Selain berpotensi waktu penyelesaian lebih lama, juga diperhadapkan dengan persoalan lingkungan atas lahan reklamasi,” ungkap dia. Dwi Sawung, pengkampanye isu urban dan energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengungkapkan saat ini ada gugutan terhadap lahan reklamasi yang dimenangkan penggugat di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Artinya, reklamasi ilegal. Jadi bisa sewaktu-waktu dibongkar,” kata dia. Menurut dia, proyek pembangunan di atas lahan reklamasi juga membutuhkan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berbeda dengan di lahan nonreklamasi. Selain membutuhkan perhitungan arus laut, juga ada perhitungan terkait dengan pendinginan dan tapak lahan. “Jadi sebaiknya dipilih lahan yang di luar reklamasi. Reklamasi sendiri bermasalah,” tegas Dwi.(***)

Artikel Terkait

Studi Rekolonisasi di Area Operasional AMMAN Tunjukkan Tren Positif bagi Ekosistem Laut

Jakarta,TAMBANG,- Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyoroti hasil pemantauan ilmiah terkait kondisi ekosistem laut dalam di wilayah Sumbawa Barat. Temuan ini berasal dari Studi Rekolonisasi yang dilakukan di area operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). Ini menunjukkan adanya indikasi kemampuan adaptasi biota laut terhadap lingkungan sekitarnya.

BIPI Lanjutkan Rencana Divestasi Anak Usaha Sektor Batubara

Jakarta,TAMBANG,- PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) melanjutkan langkah strategis dalam memperkuat portofolio investasinya. Langkah ini sejalan dengan komitmen terhadap pengembangan bisnis energi berkelanjutan. Sebagai bagian dari strategi ini, perusahaan investasi dengan fokus pada infrastruktur energi sedang menjajaki dan berdiskusi dengan beberapa calon pembeli terkait rencana divestasi anak-anak

NHM Dorong Efisiensi dan Inovasi Lingkungan dalam Seminar Nasional ITNY

Jakarta, TAMBANG – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) turut ambil bagian memberikan wawasan strategis mengenai masa depan industri pertambangan khususnya mengenai efisiensi dan inovasi lingkungan. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-22, pada

Perang AS-Israel vs Iran Dorong ICP Maret 2026 Tembus USD102,26 per Barel

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada bulan Maret 2026 ditetapkan sebesar USD102,26 per barel.