Hilirisasi: ESDM Akui Koordinasi Antar Lembaga Lemah

Hilirisasi: ESDM Akui Koordinasi Antar Lembaga Lemah

Jakarta-TAMBANG. Upaya Indonesia untuk menumbuhkan industri hilir sektor pertambangan bukan hanya terhambat minimnya sumber energi listrik dan infrastruktur penunjan namun juga terhambat dalam proses perizinan dan kepastian hukum. Sebagai contoh, perusahaan tambang yang ingin membangun smelter biasanya akan memilih lokasi dekat laut agar memudahkan proses pengapalan hasil produksi olahannya.

Untuk membangun pelabuhan fasilitas pengapalan, perusahaan harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak melanggar zona khusus ekonomi yang ditetapkan 0-4 mil dari garis pantai. Sementara itu pihak KKP sendiri hingga kini belum memiliki peta wilayah mana saja yang termasuk dalan zona tersebut. Hal ini membuat investor ragu untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di sektor hilir.

Kasubdit Pengawasan Operasi Produksi dan Pengawasan Mineral, Kementerian ESDM, Syamsu Daliend mengakui bahwa koordinasi antara lembaga pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi investor masih lemah. Ia menilai masing-masing lembaga masih sering mendahulukan ego sektoralnya sehingga sulit untuk mempercepat investasi di dalam negeri.

“Pemerintah juga harus paham bagaimana susahnya pengusaha cari duit. Kalau memang bisa dipermudah kenapa harus dipersulit. Ke depan inilah yang ingin kami perbaiki,” kata Syamsu dalam dialognya bersama media di Jakarta, Kamis (6/8).

Kesulitan investor untuk mendapatkan izin dan kepastian hukum dari pemerintah juga diungkapkan oleh anggota Perhapi, Budi Santoso. Ia membagi pengalaman sejawatnya yang akhirnya menyerah lantaran tidak bisa juga mendapatkan IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Teman saya akhirnya lempar handuk. Padahal semua persyaratan terkait pertambangan seperti laporan eksplorasi dan jumlah cadangan sudah lengkap. Sekarang dia lebih memilih menjual perusahaan pada pihak lain,” ungkapnya kesal.

Pemerintah sendiri memiliki target mampu membangun sejumlah smelter di dalam negeri hingga 2017. Menurut Disan jika pemerintah masih ingin target itu tercapai seharusnya justru memberikan fasilitas kemudahan bagi investor, terutama investor yang sudah serius. “Dari mana indikator keseriusannya, dari jumlah investasi yang sudah dikeluarkan dan data cadangan mineralnya,” kata Budi.

Artikel Terkait

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin