Genjot Produksi Migas, KESDM Dan Kemenkeu Siapkan Dukungan Fiskal
Jakarta, TAMBANG – Dukungan terhadap pengembangan industri hulu migas terus dilakukan Pemerintah. salah satunya dengan memperbaiki fiscal term hulu migas yang diharapkan mampu menghasilkan reformasi peraturan kontrak hulu migas yang dapat mendorong peningkatan produksi migas.
Saat ini, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi untuk memperbaiki fiscal term tersebut agar industri hulu migas sukses memainkan perannya pada saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,5% sampai 4% pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui kontribusi dari peningkatan produksi industri hulu migas karena mengingat mayoritas industri di Indonesia masih berbasis migas.
Untuk mendorong meningkatkan produksi migas, perlu usaha bersama dari semua pihak. Boosting investment dalam industri migas membutuhkan dukungan berupa perbaikan fiskal dan insentif. Selain perbaikan fiscal term, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance dan transparansi.
Menurut Sri Mulyani, desain industri hulu migas ini juga harus sejalan dengan roadmap Indonesia menuju net zero emission yang ditargetkan pada tahun 2060.
“Kemenkeu, Kementerian ESDM, SKK Migas serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi,” kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) yang digelar di Bali, dikutip Rabu (1/12).
Hal senada dikemukakan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Mustafid Gunawan. Di acara yang sama itu Mustafid mengatakan, tantangan yang saat ini dialami industri migas Indonesia adalah menarik kembali minat investor dan memperbanyak usaha eksplorasi.
“Upaya-upaya yang saat ini dilakukan adalah memberikan kemudahan-kemudahan, seperti akses data, akses lelang dan perbaikan terms and conditions,” ujarnya.
