Jakarta-TAMBANG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sedang menyiapkan lelang pemasangan 109 unit pembangkit surya (PLTS). Rencananya seluruh unit PLTS itu akan dipasang secara merata di seluruh wilayah Indonesia dengan total kapasitas produksi mencapai 18,4 MW.
Direktur Jenderal EBTKE, Rida Mulyana mengatakan, sebanyak 109 unit PLTS tersebut sebagian besar merupakan sisa proyek pemasangan yang diadakan pada 2015. Pada tahun ini pemerintah menanggarkan dalam APBN pemasangan 141 unit PLTS di pulau terpencil dan wilayah perbatasan dengan total kapasitas produksi mencapai 55 MW.
“Jadi yang tahun ini memang lebih banyak tapi setiap unitnya kecil-kecil (kapasitas produksi). Beda dengan tahun depan, jumlahnya lebih sedikit tapi produksinya besar,” kata Rida di kantor pusat Ditjen EBTKE, Jumat (27/11).
Lelang tahap pertama akan sudah dimulai pada 2 November hingga 4 Desember mendatang. Tahap kedua menyusul pada pertengahan Desember 2015 dan tahap ketiga setelahnya. Rida menegaskan, meskipun anggaran yang dipakai nanti adalah APBN 2016, lelang tetap dilakukan pada tahun ini untuk mempercepat proses pembangunan.
“Dana baru cair 2016 ketika APBN disahkan. Tapi kami sudah mulai dari sekarang lelang itu,” ungkap Rida.
Ia menambahkan, peserta lelang PLTS di Indonesia masih terbilang sedikit Pada tahun lalu saja, jumlahnya tak lebih dari 10 perusahaan. Hal itu menyebabkan peserta lelang dapat memiliki keleluasaan untuk memilih lokasi mana yang mudah dijangkau sehingga ongkos instalasinya pun lebih rendah.
“Surya Energi Indotama, anak usaha PT LEN adalah pemain terbesar. Mereka sering menang tender tapi gak bagus juga karena lokasi-lokasi yang jauh jadi sulit dibangun. Tidak ada perusahaan yang mau ke sana,”
Rida berharap ke depan semakin banyak perusahaan yang menjadi peserta tender PLTS supaya kualitas PLTS juga semakin terjaga dengan adanya kompetisi itu. PLTS jadi salah satu pembangkit yang didorong oleh pemerintah untuk dikombinasikan dengan pembangkit diesel khusus di daerah terpencil. Setelah unit PLTS itu terpasang, pemerintah pusat akan menyerahkan pengelolaannya pada Pemda dengan syarat-syarat tertentu.
