Jakarta-TAMBANG. Manteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan untuk mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi hingga 97% pada 2019 nanti diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik itu perusahaan milik negara maupun swasta.
“Mesti dikeroyok pengerjaannya, ada PLN, swasta, donor multilateral, dan BUMD kalau perlu,” ujar Sudirman, Selasa (1/1).
Target program tersebut, sambungnya, bisa menerangi 12.659 desa tertinggal yang hingga saaat ini belum tersentuh oleh jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ada enam provinsi yang jadi prioritas yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Ketua Tim Percepatan Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, William Sabandar menuturkan untuk proyek tersebut investasi yang dibutuhkan cukup besar, sekitar Rp40 triliun. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyediakan dana Rp16 triliun. Tak heran jika pemerintah ingin melibatkan berbagai pihak untuk kesuksesan proyek tersebut.
“Kami coba break down, baik lewat PMN PLN dan selebihnya akan datang dari Sumber pendanaan lain seperti pelibatan IPP, pelibatan dana donor yang akan masuk dan kerjasama dengan OJK bersama IKNB,” terangnya.
Untuk menarik minat investror, Kementerian ESDM berkordinasi dengan kementerian lainnya untuk memancing dana Feasibilities Study (FS) yang akan menaikkan internal rate of return (IRR) sehingga menarik investor.
Ia mencontohkan, untuk proposal pengembangan PLTB dengan kapasitas 750 kilowatt di Sumbawa yang nilai investasinya membutuhkan Rp15 miliar. Berdasarkan keekonomian, nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp10 miliar dengan nilai IRR mencapai 10% sehingga membutuhkan VGF sekitar Rp5 miliar.
Seperti diketahui, Kementerian ESDM tengah mendorong program Indonesia Terang guna mempercepat pengaliran listrik di seluruh wilayah di Indonesia.
