Batubara

Empat Belas PKP2B Terancam Tak Diperpanjang Perizinannya

Esti Widyasari

25 Agt 2015 — 1 min read

Jakarta – TAMBANG. Pemerintah menargetkan penandatanganan amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) rampung bulan Oktober 2015 mendatang. Bila masih ada perusahaan yang membandel, Kementerian ESDM mengancam tak akan memberikan perpanjangan kontrak. “Kami hormati kontrak PKP2B hingga habis masa berlakunya. Tapi kami tidak beri perpanjangan setelah habis kontraknya,” tegas Adhi Wibowo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM, Senin (24/8). Proses renegosiasi yang diamanatkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara itu baru membuahkan 10 amandemen kontrak dari 73 PKP2B yang terdaftar. Sebanyak 51 perusahaan pemegang PKP2B lainnya memang sudah menyatakan kesepakatan untuk mengamandemen kontrak. Namun, 12 perusahaan sisanya masih enggan untuk melakukan renegosiasi dengan pemerintah. Meskipun demikian, Adhi menolak untuk menyebut nama keempat belas perusahaan yang terancam sanksi tegas itu. Ia menilai perkembangan proses renegosiasi tersebut memang sangat lamban. Dari ketujuh poin utama yang harus disesuaikan lewat amandemen, soal skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban divestasi paling sering menjadi batu sandungan. Perusahaan tambang pemegang PKP2B memang harus rela duduk bersama pemerintah untuk menegosiasikan ulang kontraknya. Selain soal penerimaan negara dan kewajiban divestasi itu, ada empat poin lainnya yang harus disepakati kembali. Poin-poin tersebut meliputi perpanjangan kontrak dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penciutan luas lahan, peningkatan nilai tambah, serta tingkat kandungan dalam negeri.

Artikel Terkait

PROMETINDO Didorong Jadi Motor Transformasi Industri Metalurgi Nasional

Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi industri mineral Indonesia, khususnya di tengah agenda hilirisasi dan industrialisasi. Organisasi profesi ini didorong tidak hanya memperkuat kompetensi ahli metalurgi, tetapi juga melahirkan gagasan yang mampu menjawab tantangan industri ke depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Dirjen Minerba Tri Winarno Dorong PROMETINDO Perkuat Teknologi Metalurgi dan Akselerasi Hilirisasi

Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno mendorong Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) mengambil peran strategis dalam memperkuat kemandirian teknologi metalurgi dan mendukung agenda hilirisasi mineral di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Tri Winarno dalam Kongres Nasional PROMETINDO 2026 yang digelar

Dirjen Minerba: Hilirisasi Mineral Topang Ketahanan Energi Nasional

Jakarta,TAMBANG,- Indonesia diberkahi dengan sejumlah potensi sumber daya alam pertambangan yang luar biasa. Tidak hanya itu peran sektor pertambangan pun semakin penting tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga berperan sebagai penopang perekonomian nasional. Kontribusinya semakin meningkat seiring keberhasilan Pemerintah mendorong hiliriasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

PT Berau Coal Gelar Pelatihan Peningkatan Produksi Kakao Bagi Petani Pemandu

Komitmen PT Berau Coal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kembali diwujudkan dalam berbagai kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)