Tambang Today

Divestasi, Vale Proaktif Pertanyakan Kesiapan Pemerintah

Ragil Wibowo

23 Jan 2019 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – PT Vale Indonesia telah lebih dulu menanyakan ke Pemerintah, terkait proses divestasi saham 20 persen yang akan dilaksanakan pada Oktober 2019 nanti. Chief Financial Officer PT Vale Indonesia, Febriany, mengatakan, Vale berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati dengan Pemerintah. Serta sudah mengirimkan surat kepada Pemerintah untuk meminta arahan terkait proses divestasi saham nanti, “Mereka (Pemerintah) berterima kasih karena Vale proaktif. Karena kita dari dulu spiritnya kooperatif, meminta dulu bagaimana melaksanakan ini. Sekarang kita tinggal nunggu arahan Pemerintah,” kata Febriany, kepada tambang.co.id, Selasa (22/1). Seperti diketahui, perusahaan multinasional yang menandatangani Kontrak Karya (KK) sejak tahun 1968 ini, dalam penandatanganan amandemen KK mewajibkan divestasi saham 40 persen sebelum berakhir tahun 2025. Sebab pemegang KK ini mengintegrasikan dengan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel matte. Seperti diketahui, saat ini komposisi kepemilikan saham Vale terdiri dari 60 persen dikuasai Vale Canada, 20 persen Sumitomo Metal Mining Co. Ltd dan 20 persen lagi dilepas sebagai saham publik. Rencananya, Vale akan melepas saham sebesar 15 persen menjadi 45 persen dan Sumitomo akan turun lima persen, menjadi 15 persen. Sehingga total saham yang akan dilepas kembali sebesar 20 persen, untuk menggenapi saham 20 persen sebelumnya yang sudah dilepas ke publik. Sehingga total divestasi sebesar 40 persen saham. Sementara itu, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Nico Kanter mengatakan, Vale tidak memiliki kewajiban divestasi 51 persen seperti PT Freeport Indonesia, karena sesuai dengan kesepakatan yang diteken bersama Pemerintah Indonesia saat amandemen KK. “Itu kesepakatan yang kita tandatangani dengan Pemerintah Indonesia. Sehingga Vale tidak memiliki kewajiban divestasi 51 persen seperti halnya Freeport Indonesia yang belum menandatangani amandeman KK,” kata Nico.

Artikel Terkait

Ini Kesan Tim Australia Terkait Kompetensi ERT Indonesia di IMERC 2026

Jakarta,TAMBANG, Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 telah memasuki hari ketiga pada Sabtu (8/8). Ditengah teriknya kota Balikpapan, 24 Emergency Response Team (ERT) dari Indonesia dan Australia terus menguji kemampuan dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat. Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menjadi tuan

Dukung IMERC 2026, AYAXX Dorong Penguatan Kapabilitas Fire Fighting dan Rescue

Jakarta,TAMBANG,- Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 masih berlangsung. Semua peserta fokus mengikuti berbagai kategori yang dilombakan namun disaat bersamaan suasana keakraban pun terbangun. Di ajang kali ini suasananya semakin meriah karena jumlah tim Emergency Response Team (ERT) yang terlibat lebih banyak dibanding tahun lalu. Ada 24

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden