Energi Terbarukan

Bupati Hentikan Eksplorasi Panas Bumi Lemongan

Esti Widyasari

24 Jun 2015 — 1 min read

Lumajang – TAMBANG. Bupati Lumajang, Asat Malik, mengeluarkan perintah penghentian sementara kegiatan eksplorasi panas bumi di Gunung Lemongan. Kebijakan tersebut terpaksa ditempuhnya untuk menghindari kericuhan akibat kurangnya sosialisasi. “Masyarakat belum mengetahui rencana eksplorasi ini dan memahaminya dengan benar. Sehingga kalau tiba-tiba dikerjakan, masyarakat akan ribut dan bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan,” demikian ungkap Asat Malik, seperti dikutip dalam media massa lokal, Selasa (23/6). Belakangan ini memang warga di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur memprotes eksplorasi panas bumi yang dilakukan di sekitar Gunung Lemongan. Mereka sempat ketakutan melihat alat survei yang dipasang, karena menyangkanya sebagai peledak. Selanjutnya, Bupati pun memanggil pihak PT Hitay Rawas Energy, perusahaan dengan investor asal Turki yang mengerjakan proyek tersebut, untuk menghadap pada Kamis (24/6) mendatang. Agendanya, mendengarkan paparan atas pelaksanaan proyek panas bumi itu. “Saya memerintahkan agar dipaparkan dulu, disosialisasikan dulu, agar semuanya jelas dan transparan. Dengan begitu masyarakat akan memahaminya,” imbuhnya. Rencananya, pertemuan tersebut akan melibatkan pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk kecamatan dan desa yang wilayahnya termasuk dalam area eksplorasi. Selain itu, perwakilan dari penggiat lingkungan juga akan diundang. “Termasuk juga, Perhutani dan aktivis lingkungan dari Laskar Hijau yang juga akan saya hadirkan. Tujuannya, agar proyek ini diketahui secara terbuka oleh masyarakat,” ia menjelaskan. Sepengetahuan Bupati Lumajang, wilayah eksplorasi yang dikerjakan adalah di area yang termasuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Jika ternyata mencakup juga wilayah Kabupaten Lumajang, maka ia tentu akan memastikan perizinannya. Akan tetapi, ia pun mengingatkan warganya untuk tidak asal menolak kemudian bertindak gegabah. Apabila memang eksplorasi serta eksplotasi panas bumi bisa dilakukan dengan aman dan bisa menyejahterakan masyarakat, maka penolakan proyek panas bumi bukanlah keputusan bijak. “Yang penting ada keterbukaan dari awal yang bisa diterima oleh masyarakat. Jika masyarakat menolak, saya tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Ceria Corp Alirkan Air ke Sawah Petani Wolo Terdampak Kemarau

Jakarta, TAMBANG — PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) mengalirkan air ke sekitar 55 hektare persawahan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang terdampak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk membantu petani mempertahankan tanaman padi di tengah menurunnya debit sumber air. Sekitar 55 hektare lahan pertanian di Desa Langgomali, Desa

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat