BPP Perhapi Gelar Pelantikan, Angkat Isu Keberlanjutan Di Lingkar Tambang
Jakarta, TAMBANG – Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menggelar pelantikan pengurus periode 2021-2024. Agenda yang diselenggarakan secara hybrid itu, berlangsung di Gedung Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/2).
Acara pelantikan diawali dengan diskusi terbuka tentang tata kelola pertambangan, yang dibuka oleh Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin. Dalam diskusi itu, Ridwan mendorong agar Perhapi berperan secara konsisten dalam membangun pertambangan yang berkelanjutan, khususnya terkait pemanfaatan lahan pascatambang.
“Persoalan lingkungan selalu menjadi isu hangat di sektor pertambangan. Kita tahu Perhapi adalah tempatnya ahli-ahli tambang. Kita sangat mendukung jika Perhapi mau menyumbangkan ide-ide inovatif, utamanya terkait pengelolaan pascatambang,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Erwin Syarif, salah satu perwakilan Perhapi menjelaskan soal percontohan pengelolaan pascatambang di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di wilayah ini, sejumlah perusahaan tambang berkolaborasi mencanangkan program pemanfaatan lahan bekas tambang, yang ditargetkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat lingkar tambang.
Nantinya, lubang-lubang bekas galian dan area reklamasi akan dijadikan pusat pertanian, peternakan, dan pelatihan masyarakat. Bahkan di salah satu area, akan dibangun museum dan laboratorium tambang, yang ditujukan sebagai sarana penelitian pertambangan.
Perhapi ikut terlibat aktif dalam program tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pemetaan, hingga sosialisasinya.
“Kolaborasi ini dibangun oleh lintas pihak, bukan hanya perusahaan tapi juga pemerintah dan masyarakat. Program ini mengintegrasikan antara corporate social responsibility dan pengelolaan lingkungan. Ini salah satu contoh bagaimana Perhapi ikut mengawal pertambangan yang keberlanjutan,” ujar Andi.
Lebih lanjut, selain konsisten menggagas ide-ide pemanfaatan lahan bekas tambang, Perhapi juga akan terus fokus pada pengembangan tenaga kompeten atau competent person Indonesia.
Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengatakan, baru-baru ini Pemerintah menolak dan mengembalikan seribuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) milik perusahaan tambang, salah satu penyebabkan karena tidak melampirkan verifikasi tenaga kompeten.
“Peran competent person sangat penting, sebagai gerbang awal yang menegaskan seberapa besar sumber daya dan cadangan suatu tambang, sehingga tambang tersebut nantinya bisa dilihat bagaimana prospek dan keberlanjutannya,” kata Rizal.
Adapun prosesi pelantikan Pengurus BPP Perhapi 2021-2024, dipimpin oleh Ketua Umum Rizal Kasli dan Wakil Ketua Umum Sudirman Widhy, dengan disaksikan langsung oleh Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin.
