Blusukan ke IKN, DPR Tinjau Pembangunan PLTS untuk Green City

PLTS IKN
Dok: PLN

Jakarta, TAMBANG – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk meninjau pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini untuk memastikan ibu kota anyar itu menjadi green city.

“Komitmen kita semuanya, IKN adalah kota yang dibangun dengan smart city dan green city memanfaatkan energi terbarukan bagian dari komitmen kita dalam konteks net zero emission. Sehingga IKN ini kita cek apakah betul membangun dengan konsep-konsep tersebut dilaksanakan,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, dikutip Jumat (21/6).

PLN Nusantara Power tengah bersiap-siap menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kaltim, Indonesia yang baru total sebesar 50 Megawatt (MW) dan akan dibangun di lahan seluas 80 hektar.

Sejauh pengamatan Sugeng, progres tahap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kaltim, Indonesia sudah berjalan sebesar 10 MW dari total target 50 MW. 

Di samping itu banyak hal yang juga dipertanyakan oleh Komisi VII, salah satunya menyangkut dengan TKDN yang dinilai pihaknya sangat penting dalam pembangunan IKN. Mengingat, hingga saat ini total APBN yang dikeluarkan anggaran infrastruktur per 2024 sudah mencapai kurang lebih Rp 37 triliun.

“Sebagaimana komitmen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan memanfaatkan APBN 20% dari budget IKN Rp466 triliun. Nah inilah juga tadi kita menyaksikan langsung di lapangan memang telah terjadi bagaimana membangun secara masif 24 jam terus dikerjakan,” pungkas Sugeng. 

Turut hadir Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph, Andi Ridwan Wittiri (Fraksi PDI-Perjuangan), Ridwan Hisyam, Mukhtarudin, Dyah Roro Esti Widya Putri Widya Putri (Fraksi Partai Golkar), Iwan Kurniawan, Ramson Siagian (Fraksi Partai Gerindra), Rico Sia (Fraksi Partai Nasdem) dan Abdul Kadir Karding (Fraksi PKB).

Pertemuan dihadiri juga diantaranya oleh segenap jajaran Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Direksi PLN (Persero), Direktur Indonesia Power dan Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah.

Artikel Terkait

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti. Rencana ini menyasar sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk hilirisasinya. “Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global.

By Egenius Soda
IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

Jakarta,TAMBANG,- Dalam beberapa waktu terakhir dunia pertambangan ramai membincangkan rencana penerapan skema Product Sharing Cost (PSC). Terkait hal ini Indonesian Mining Association (API-IMA) menyampaikan pendapatnya. IMA mengingatkan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas). Industri minerba

By Egenius Soda